Menteri PANRB Tegaskan Reformasi Birokrasi Harus Berujung pada Pelayanan yang Responsif

Ketiga, sebagai pembangun sumber daya manusia untuk mencetak aparatur masa depan yang adaptif dan berintegritas. Keempat, sebagai laboratorium inovasi untuk menguji coba digitalisasi layanan publik. Kelima, melalui fungsi kontrol sosial, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

“Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan,” ucapnya. “Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik.”

Tantangan Kompleks dan Pentingnya Perubahan Budaya

Dari sisi akademisi, Ketua Umum IAPA Khairul Muluk mengakui bahwa tantangan yang dihadapi administrasi publik saat ini semakin kompleks. Tuntutan masyarakat terus meningkat, sementara dunia berubah dengan cepat disertai berbagai disrupsi.

Menurutnya, tantangan kini tidak lagi bersifat teknis semata, tetapi juga menyangkut koordinasi kebijakan lintas sektor dan keinginan masyarakat untuk tidak hanya dilayani, tetapi juga didengar dan dilibatkan.

“Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku, tapi yang tersulit adalah budaya,” ungkap Khairul. “Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat jika ekosistem budaya kita lebih kuat.”

Di akhir paparannya, ia menegaskan komitmen IAPA untuk terus menjadi mitra pemerintah dan menjembatani dunia kampus dengan birokrasi. “Kampus dan birokrasi saling melengkapi, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tutupnya.