DPR dan Pemerintah Bahas Perbaikan Tata Kelola BPJS Penerima Bantuan Iuran

MURIANETWORK.COM - Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk membahas langkah perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Rapat yang digelar Senin (9/2/2026) ini merupakan respons atas dinamika di masyarakat terkait isu penonaktifan program BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI JK).

Pertemuan Tingkat Tinggi di Senayan

Rapat digelar di Ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Suasana ruang rapat terlihat serius menyambut para pejabat yang hadir.

Dari pihak pemerintah, hadir sejumlah menteri kunci, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Dari parlemen, hadir pimpinan Komisi VIII dan IX DPR yang membidangi sosial dan kesehatan.

Fokus pada Perbaikan Tata Kelola PBI JK