Gerindra Masih Simulasi Internal soal Parliamentary Threshold

Usulan Penghapusan dari PAN

Wacana perubahan parliamentary threshold ini semakin mengemuka setelah Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, secara terbuka mengusulkan penghapusan aturan tersebut. Menurut pandangan PAN, ambang batas yang berlaku selama ini dinilai telah menyebabkan puluhan juta suara pemilih terbuang dan tidak terwakili di lembaga legislatif.

"Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," tutur Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Dia melanjutkan argumennya dengan menyoroti dampak nyata aturan tersebut terhadap representasi politik. "Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," jelasnya.

Dengan adanya dua pandangan yang sedang dikaji ini antara simulasi untuk kemungkinan perubahan angka ambang batas dan usulan penghapusan total diskusi mengenai masa depan parliamentary threshold diprediksi akan terus berkembang. Setiap keputusan nantinya tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas pemerintahan dan prinsip keterwakilan rakyat di parlemen.