MURIANETWORK.COM - Hujan ekstrem yang mengguyur Jakarta menyebabkan kerusakan jalan yang signifikan, dengan ribuan titik berlubang dan rusak. Hingga awal Februari 2026, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menangani 8.528 titik dengan penambalan sementara untuk menjamin keamanan berkendara. Wilayah seperti Penjaringan di Jakarta Utara dan beberapa titik di Jakarta Barat menjadi yang paling terdampak. Sementara itu, perbaikan permanen dengan metode hotmix masih menunggu kondisi cuaca yang lebih stabil.
Keprihatinan Legislator atas Kondisi Jalan
Kondisi tersebut memantik keprihatinan serius dari anggota DPRD DKI Jakarta. Hardiyanto Kenneth dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kerusakan parah yang terjadi di sejumlah ruas jalan pascabanjir. Ia menilai, jalan yang berlubang, terkelupas, hingga ambles tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor dan mobil.
"Jalan merupakan infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Ketika kondisinya rusak dan tidak segera ditangani, dampaknya sangat luas, mulai dari kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga naiknya biaya transportasi masyarakat," ungkap Kent dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Evaluasi Sistem dan Dorongan Perbaikan Menyeluruh
Meski mengakui banjir sebagai faktor pemicu, Kent menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada alam. Menurutnya, Jakarta yang akrab dengan banjir seharusnya telah memiliki antisipasi yang matang dalam perencanaan konstruksi jalan dan sistem drainase.
"Kejadian banjir di Jakarta bukan hal baru. Artinya, seharusnya sudah ada antisipasi melalui perencanaan konstruksi jalan yang lebih tahan genangan, sistem drainase yang optimal, serta pemeliharaan yang konsisten. Jika setiap banjir jalan kembali rusak, ini patut menjadi evaluasi serius," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan pendataan menyeluruh dan memprioritaskan perbaikan di jalan utama serta kawasan padat lalu lintas. Kent menekankan bahwa solusi permanen harus menjadi fokus utama, bukan sekadar penambalan darurat yang bersifat sementara.
"Perbaikan darurat memang perlu untuk mencegah kecelakaan, tetapi solusi permanen harus menjadi fokus utama. Jangan sampai setiap tahun kita hanya melakukan tambal sulam tanpa perbaikan yang berkelanjutan," lanjutnya.
Transparansi Anggaran dan Penanganan Terintegrasi
Lebih jauh, politisi yang juga menjabat sebagai Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan Jakarta itu menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran perbaikan. Ia berkomitmen untuk mengawasi secara ketat agar dana yang dialokasikan benar-benar menghasilkan kualitas pembangunan yang tahan lama.
Kent juga mengingatkan bahwa penanganan jalan harus berjalan beriringan dengan upaya pengendalian banjir secara menyeluruh. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pengendalian tata ruang dinilai sebagai langkah krusial untuk memutus siklus kerusakan yang berulang.
"Tanpa penanganan banjir yang serius dan berkelanjutan, perbaikan jalan akan terus mengulang siklus kerusakan yang sama. Saya berharap Pemprov DKI dapat bekerja lebih responsif, terencana, dan profesional demi menghadirkan infrastruktur yang aman dan layak bagi masyarakat Jakarta," tutupnya.
Artikel Terkait
Anggota TNI Divonis Seumur Hidup atas Pembunuhan Berencana Terhadap Istrinya
Menlu: Diskusi Arah Politik Luar Negeri dengan Mantan Pejabat Berjalan Konstruktif
Menlu: Diskusi Dewan Perdamaian dengan Mantan Pejabat Berjalan Konstruktif
Wanita Tewas Ditikam Mantan Pacar di Sorong, Motif Diduga Kecemburuan