"Dampak ekonomi ini menunjukkan bahwa penempatan PMI ke luar negeri tidak sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan yang saling terhubung," sambungnya.
Namun begitu, Bamsoet menekankan, pelatihan bahasa saja tak cukup. Harus berjalan beriringan dengan pembentukan etos kerja, pemahaman budaya, dan tentu saja penguatan keterampilan teknis yang spesifik. PMI yang punya sertifikasi kompetensi, disiplin tinggi, dan integritas kuat akan lebih mudah beradaptasi. Daya saingnya meningkat, peluang dapat penghasilan layak dan perlindungan kerja yang memadai pun lebih besar.
"PELBAJINDO berada di garda depan dalam memastikan calon PMI berangkat dengan kemampuan dan kapasitas yang mumpuni," tegasnya. Sinergi yang kuat antara lembaga pelatihan, pemerintah, BP3MI, dan P3MI disebutnya mutlak diperlukan agar seluruh proses berjalan transparan.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Ia menilai lembaga pelatihan yang profesional adalah faktor krusial. Bisa menekan angka pengangguran sekaligus memastikan perlindungan bagi PMI sejak dini.
"Komisi IX DPR RI memandang lembaga pelatihan seperti PELBAJINDO memiliki peran strategis dalam mempersiapkan PMI yang kompeten dan berdaya saing," papar Yahya.
Ia menambahkan, sinergi dengan B3PMI dan P3MI perlu terus diperkuat untuk memastikan rekrutmen yang jernih dan hak-hak pekerja yang terjamin.
"Ketika PMI dipersiapkan dengan baik sejak awal, negara mendapatkan manfaat ganda. Pengangguran di dalam negeri berkurang, kebutuhan tenaga kerja di luar negeri terpenuhi, dan ketika PMI kembali, mereka membawa keterampilan serta modal sosial yang bisa menggerakkan ekonomi daerah," jelasnya.
Pandangan dari pemerintah juga tak kalah penting. Dirjen Pelindungan PMI KP2MI, Rinardi Rusman, mengingatkan bahwa tantangan ke depan makin kompleks. Jepang menerapkan standar tinggi untuk kemampuan bahasa, keterampilan teknis, hingga kepatuhan hukum.
"Tanpa pelatihan yang serius dan berintegritas, peluang besar tersebut bisa terlewatkan," ujar Rinardi.
Sementara itu, Leontinus Alpha Edison dari Kemenko PM menegaskan soal skema yang utuh. Peningkatan penempatan, menurutnya, harus dibarengi dengan pemberdayaan dan perlindungan yang menyeluruh. Dari pra-keberangkatan hingga mereka pulang ke Tanah Air.
Acara deklarasi itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh kunci. Mulai dari Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir (secara daring), perwakilan KADIN, RSCM, BP3MI, hingga tentunya para pengurus inti PELBAJINDO. Mereka semua sepertinya sepakat: persiapan yang matang adalah kunci utama. Bukan hanya untuk mengisi lowongan, tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi para pekerja migran kita.
Artikel Terkait
Said Iqbal Dukung Kapolri Tetap di Bawah Presiden, Sejalan dengan Sikap Tegas Sigit
KPK Gandeng Pemda, Aset Rp 122 Triliun Kembali ke Pangkuan Daerah
Di Balik Kabut Burangrang, Pencarian 32 Korban Longsor Terus Digenjot
BKN Tetapkan Hari-Hari Wajib Batik Korpri bagi Seluruh ASN