Gerindra Tuding Birokrasi Lamban Jadi Biang Kerok Krisis Air di Padang

Krisis air bersih di Padang masih berlangsung. Dan Wahyu Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD kota itu, sudah muak dengan kelambanan pemerintah setempat. Menurutnya, persoalan ini bukan cuma soal teknis atau bencana alam semata. Lebih dari itu, ini adalah cermin dari tata kelola pemerintahan yang amburadul dan birokrasi yang bergerak lamban.

"Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja," tegas Wahyu kepada para wartawan, Selasa lalu.

Ia menyayangkan sikap pemerintah kota yang dianggapnya tak serius. "Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal," tambahnya.

Wahyu yang mewakili Dapil Kuranji itu punya contoh nyata. Katanya, Kementerian PU sebenarnya sudah siap dengan solusi: membangun ratusan sumur bor untuk masyarakat terdampak. Sayangnya, peluang itu mentah. Pemko Padang dinilainya tak becus menyiapkan data yang diperlukan.

"Seperti yang ditawarkan Kepala Balai PBPK Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,"

Jadi, menurut politisi Gerindra itu, hambatan utamanya bukan pada anggaran atau komitmen pusat. Masalahnya ada di manajemen yang lemah dan keseriusan yang minim dari jajaran Pemko. Situasi ini, dalam pandangannya, jelas-jelas menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam mengurusi kebutuhan paling dasar warga.

Gaya kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran pun jadi sorotan. Wahyu menilai sang wali kota lebih sibuk membangun pencitraan politik ketimbang menyelesaikan persoalan riil di lapangan. Ia meminta Fadly berhenti berdongeng tentang ambisi elektoralnya.

"Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga," ucap Wahyu tegas.

Tak cuma kritik lisan, Fraksi Gerindra bahkan sedang mempertimbangkan langkah politik lebih jauh. Mereka mengancam akan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Ini bentuk pengawasan serius DPRD yang muak dengan kinerja eksekutif yang dianggap hanya retorika belaka.

"Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata," imbuhnya, menutup pernyataannya.

Tanggapan dari Balik Meja Walikota

Lantas, bagaimana tanggapan pihak yang dikritik? Wali Kota Padang, Fadly Amran, akhirnya angkat bicara. Lewat Padang TV, ia mencoba menjawab berbagai tudingan soal penanganan krisis air. Baginya, ini adalah tanggung jawab bersama.

"Ini pun juga banyak pertanyaan tentang air bersih. Kan ada informasi di luar sana tolong copot ini, tolong copot itu kan begitu ya," kata Fadly.

"Saya perlu menyampaikan Bapak/Ibu Semua. Tugas ini bebannya dipikul bersama-sama, itu kita yakin itu. Walaupun tidak statusnya seperti yang kita dengar di media tidak bencana nasional tapi ini perhatian nasional, TNI-Polri menjadi garda terdepan juga,"

Fadly lalu memaparkan sejumlah capaian. Katanya, 98 persen jalur distribusi air PDAM sudah aktif kembali. Pipa sepanjang sekitar 800 meter sudah diperbaiki. Meski tekanan air mungkin belum normal, tapi akses air ke rumah warga sudah pulih.

Namun begitu, ia mengakui bahwa kekeringan ini masalah yang lebih luas. Bukan cuma PDAM yang kena imbas.

"Karena apa, kita bisa lihat, sungai-sungai kita ini memang dilanda kekeringan. Mungkin danau-danau ataupun mata-mata air ataupun juga yang selama ini menampung air itu pun juga ikut longsor," jelasnya.

"Nah apa yang terjadi hari ini, yang terjadi hari ini kekeringan bukan hanya terjadi di PDAM, sekali lagi sudah 98 persen. Tetapi di sumur-sumur masyarakat karena irigasi dan dampak hidrometorologi dari sungai-sungai kita. Memang debit airnya tidak seperti sebelumnya,"

Untuk solusi jangka pendek, Fadly menyebut PDAM akan tetap jadi andalan. Tapi ke depan, harus ada langkah yang lebih mendasar.

"Sehingga Alhamdulillah dari kementerian, provinsi dan juga kota akan memasang lebih kurang ratusan ya Pak ya, pompa air sementara," ujarnya.

"Kenapa PDAM, tentu solusi jangka pendeknya PDAM bisa menyuplai kepada rumah-rumah yang kekeringan itu, namun saya rasa ini tidak bisa menjadi solusi jangka menengah atau jangka panjang, tetapi perlu sumur bor ataupun pembangunan penampungan dan juga perbaikan saluran sungai irigasi kita ini supaya air bersih ini bisa kembali normal hendaknya,"

Jadi, perang narasi antara legislatif dan eksekutif terus berlanjut. Satu pihak menuding kelambanan dan kegagalan, sementara pihak lain bersikukuh telah bekerja dan menyebut ini tanggung jawab bersama. Sementara itu, warga Padang masih menunggu air bersih mengalir deras ke rumah mereka.