Gerindra Tuding Birokrasi Lamban Jadi Biang Kerok Krisis Air di Padang

Krisis air bersih di Padang masih berlangsung. Dan Wahyu Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD kota itu, sudah muak dengan kelambanan pemerintah setempat. Menurutnya, persoalan ini bukan cuma soal teknis atau bencana alam semata. Lebih dari itu, ini adalah cermin dari tata kelola pemerintahan yang amburadul dan birokrasi yang bergerak lamban.

"Masalah ini tidak akan berlarut-larut jika Pemko Padang benar-benar bekerja," tegas Wahyu kepada para wartawan, Selasa lalu.

Ia menyayangkan sikap pemerintah kota yang dianggapnya tak serius. "Pemerintah pusat sudah membuka ruang bantuan sangat besar, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal," tambahnya.

Wahyu yang mewakili Dapil Kuranji itu punya contoh nyata. Katanya, Kementerian PU sebenarnya sudah siap dengan solusi: membangun ratusan sumur bor untuk masyarakat terdampak. Sayangnya, peluang itu mentah. Pemko Padang dinilainya tak becus menyiapkan data yang diperlukan.

"Seperti yang ditawarkan Kepala Balai PBPK Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,"

Jadi, menurut politisi Gerindra itu, hambatan utamanya bukan pada anggaran atau komitmen pusat. Masalahnya ada di manajemen yang lemah dan keseriusan yang minim dari jajaran Pemko. Situasi ini, dalam pandangannya, jelas-jelas menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam mengurusi kebutuhan paling dasar warga.

Gaya kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran pun jadi sorotan. Wahyu menilai sang wali kota lebih sibuk membangun pencitraan politik ketimbang menyelesaikan persoalan riil di lapangan. Ia meminta Fadly berhenti berdongeng tentang ambisi elektoralnya.

"Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga," ucap Wahyu tegas.

Tak cuma kritik lisan, Fraksi Gerindra bahkan sedang mempertimbangkan langkah politik lebih jauh. Mereka mengancam akan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Ini bentuk pengawasan serius DPRD yang muak dengan kinerja eksekutif yang dianggap hanya retorika belaka.

"Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi konkret, kerja cepat, dan keberpihakan nyata," imbuhnya, menutup pernyataannya.

Tanggapan dari Balik Meja Walikota