Said Iqbal Dukung Kapolri Tetap di Bawah Presiden, Sejalan dengan Sikap Tegas Sigit

Ketika wacana reformasi kepolisian kembali mengemuka, Presiden Partai Buruh Said Iqbal justru menyatakan dukungannya agar Kapolri tetap berada di bawah komando presiden. Baginya, ini soal menjaga profesionalisme dan wibawa institusi Polri itu sendiri.

"Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri," tegas Said Iqbal kepada para wartawan, Rabu lalu.

Ia menambahkan, "Kapolri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri."

Menurut Said, reformasi yang digaungkan harusnya lebih diarahkan pada peningkatan profesionalisme, supremasi sipil, dan pendekatan yang humanis. Poin pentingnya, jangan sampai justru berbelok ke arah pendekatan militeristik yang kaku.

Penolakan Tegas dari Kapolri

Pernyataan Said Iqbal ini sejalan, atau mungkin mengamini, sikap tegas yang sudah lebih dulu dilontarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Senin (26/1), Sigit dengan gamblang menolak keras usulan penempatan Polri di bawah kementerian.

Ia bahkan meminta seluruh jajarannya untuk mempertahankan posisi saat ini di bawah presiden sampai titik darah penghabisan.

"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," seru Sigit.

Ucapan itu disampaikannya di akhir rapat, setelah sebelumnya berterima kasih pada fraksi-fraksi DPR yang mendukung posisi Polri. Suasana saat itu cukup tegang.

"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian," kata Sigit memulai penjelasannya. "Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang paling ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat."

Dia punya alasan kuat. Sigit menilai posisi Polri di bawah presiden justru memudahkan kepala negara. Sebaliknya, jika ada menteri yang mengatur, berpotensi menciptakan 'matahari kembar' dalam kepemimpinan.

"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden. Jadi pada saat Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa hambatan birokrasi. Menurut saya, skema lain malah berpotensi menimbulkan matahari kembar," paparnya.

Yang menarik, Sigit juga mengungkap ada pihak yang sempat menawarinya jabatan menteri kepolisian. Tawaran itu ditampiknya mentah-mentah.

"Beberapa orang menyampaikan lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'," ujarnya menerangkan.

Lalu dengan nada tegas, ia menyatakan penolakannya di hadapan seluruh anggota komisi. "Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja."

Pernyataan terakhirnya itu langsung disambut gemuruh tepuk tangan anggota Komisi III DPR yang hadir.