Gus Ipul Minta Daerah Awasi Ketat Penyaluran Bansos

Di ruang pertemuan Kementerian Sosial Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, punya pesan tegas untuk para kepala dinas sosial se-Kalimantan Selatan. Intinya sederhana: awasi bersama. Ia mengajak pemerintah daerah, terutama jajaran dinas sosial, untuk aktif mengawasi penyaluran bantuan sosial yang berjalan.

"Jangan dianggap ini bansos pusat atau bansos daerah. Kita awasi bersama," tegas Gus Ipul dalam audiensi hari ini, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, bantuan itu harus langsung ke rekening penerima manfaat. Titik. Tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun.

Di sisi lain, Gus Ipul juga menjelaskan soal dasar data yang kini dipakai. Penyaluran bantuan sosial sekarang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik. Data ini dinamis, terus berubah mengikuti kondisi riil di lapangan.

"Data ini tiap hari berubah," ujarnya. "Karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah. Bahkan, ada yang tiba-tiba jadi kaya, ada yang tiba-tiba jadi miskin."

Ia lalu mencontohkan hasil uji coba di Banyuwangi tahun lalu. Pilot project digitalisasi bansos di sana menunjukkan perbedaan yang signifikan antara data lama dan data yang sudah diperbarui. Hasil itu jadi dasar penting untuk perbaikan ke depan.

"Setelah diuji di lapangan, tingkat kesalahannya bisa ditekan jauh lebih rendah," papar Gus Ipul. Targetnya, error data bisa turun di bawah 10 persen. Harapannya jelas: bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Karena itu, pemutakhiran data ini jadi tugas bersama antara pusat dan daerah. Perubahan data, mau tak mau, berdampak langsung pada pola penerimaan bansos. Tidak ada lagi keluarga yang otomatis terima bantuan terus-menerus sepanjang tahun. Penyaluran kini dilakukan bertahap per triwulan, berdasarkan data terbaru.

Gus Ipul menegaskan, bansos bukan untuk 'dininabobokan'.

"Bansos itu sifatnya sementara," ucapnya. "Tujuan akhirnya adalah agar penerima manfaat bisa berdaya dan mandiri, tidak terus menerus bergantung pada bansos."

Selain soal bansos, pertemuan ini juga menyoroti peran dinas sosial dalam melayani 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Gus Ipul mendorong setiap daerah punya fasilitas layanan dasar, seperti rumah singgah, sebagai bagian dari standar pelayanan minimal.

Pembahasan lain yang mengemuka adalah program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan. Dibahas progres pembangunannya, juga kesiapan lahan di sejumlah wilayah. Gus Ipul menegaskan, penentuan siswanya harus melalui mekanisme ketat berbasis data, ditetapkan oleh kepala daerah tanpa titipan.

"Kita harus gandeng tangan," pungkasnya. "Kementerian Sosial tidak akan meninggalkan daerah. Semua program ini hanya bisa berjalan kalau pusat dan daerah bergerak bersama."

Audiensi ini sendiri dihadiri sejumlah pejabat eselon di Kemensos, seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta seluruh Kepala Dinas Sosial dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.