Pemungutan suara tahap terakhir Pemilu di Myanmar akhirnya berakhir. Proses yang berjalan selama sebulan penuh itu, menurut laporan, dimenangkan secara telak oleh partai-partai yang mendukung militer. Kemenangan ini, di mata banyak pengamat, cuma akan memperkuat cengkeraman Junta militer terhadap kekuasaan.
Menurut sejumlah saksi, pemungutan suara ditutup di puluhan daerah pemilihan. Waktunya pun terasa ironis: hanya selang seminggu sebelum peringatan lima tahun kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil.
Junta memang selalu berjanji bahwa pemilu ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Tapi kenyataannya? Aung San Suu Kyi, simbol demokrasi negara itu, sama sekali dikesampingkan. Partainya yang dulu begitu populer, sudah dibubarkan. Makanya, tidak heran kalau para pendukung demokrasi menyebut pemilu ini penuh dengan sekutu-sekutu militer belaka.
Di sisi lain, pemimpin Junta Min Aung Hlaing tampak santai. Ia berkunjung ke sebuah tempat pemungutan suara di Mandalay, kali ini dengan mengenakan pakaian sipil, bukan seragam.
"Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat,"
katanya kepada para wartawan, menanggapi sebuah pertanyaan.
"Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung,"
tambahnya.
Namun begitu, cerita di lapangan jauh dari kata adil. Pemungutan suara sama sekali tidak digelar di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang masih dikendalikan Junta, banyak laporan yang menyebut persiapan pemilu diwarnai paksaan dan tekanan terhadap mereka yang punya pendapat berbeda.
Myanmar sebenarnya punya sejarah panjang dengan pemerintahan militer. Negeri ini sempat menikmati secercah harapan setelah para jenderal mundur dan membuka ruang bagi reformasi sipil selama hampir sepuluh tahun.
Tapi semua itu hancur berantakan. Kudeta 2021 mengubah segalanya. Aung San Suu Kyi kembali mendekam di penjara, perang saudara meletus, dan negara itu terjerembab dalam krisis kemanusiaan yang dalam. Pemilu terakhir ini, bagi banyak orang, bukanlah sebuah awal baru, melainkan sekadar babak lanjutan dari drama kekuasaan yang sama.
Artikel Terkait
Wakapolri Resmi Buka Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia
Video Viral: PKL di Salemba Hanya Geser Lokasi Saat Satpol PP Berjaga, Bukan Bubar
Harga Emas Batangan Pegadaian Turun, UBS Satu Gram Rp2,676 Juta
Ketua DPRD Jatim Bantah Keras Terlibat Program Makan Bergizi Gratis, Tantang Penyebar Isu Buktikan Tuduhan