Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, baru-baru ini turun langsung ke lokasi. Ia mengecek progres pembangunan jalan Payakumbuh-Sitangkai di Halaban, Lima Puluh Kota. Jalan ini dulu sempat tenar di media sosial, tapi dengan sebutan yang kurang mengenakkan: ‘jalan seribu lubang’. Kunjungannya itu intinya buat memastikan proyek strategis ini nggak molor dan berjalan sesuai rencana.
Kehadiran Andre dan jajaran pemangku kepentingan lainnya jelas sebuah sinyal. Komitmen untuk mengawal pembangunan infrastruktur, yang jadi urat nadi perekonomian warga sekitar, benar-benar ditegaskan di sini.
Soal pendanaan, Andre menjelaskan semuanya bersumber dari anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) pemerintah pusat. Nilainya gak main-main, mencapai Rp 75 miliar.
“Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Jalan ini dulu belasan tahun rusak parah dan sempat viral sebagai 'wisata jalan seribu lubang',” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya, Jumat lalu.
Proyeknya sendiri dibagi dua tahap. Yang pertama, pembangunan jalan beton sepanjang 5,8 kilometer. Saat ini pengerjaannya masih berlangsung dengan progres sekitar 10%. Nah, kalau tahap kedua berupa jalan aspal 2,6 km, kabarnya sudah rampung sejak Desember tahun lalu.
“Karena keterbatasan anggaran provinsi, kami dorong intervensi APBN melalui Inpres Jalan Daerah agar persoalan ini bisa diselesaikan,” sambungnya.
Menariknya, proyek ini nggak cuma sekadar mengurusi badan jalan. Drainase di kiri-kanan jalan juga dibangun dalam satu paket. Menurut Andre, kelengkapan ini penting banget. Apalagi mengingat kondisi geografi dan curah hujan di kawasan Halaban yang cukup tinggi, sehingga daya tahan jalan bisa lebih terjaga untuk jangka panjang.
Tapi perjuangannya ternyata belum berakhir di Sitangkai. Andre sudah menginstruksikan agar penyusunan proposal dan dokumen Engineering Design (ED) untuk pembangunan lanjutan menuju Batusangkar dipercepat. Rencananya, usulan ini akan diajukan lagi lewat program IJD tahun 2026 yang pembukaannya dijadwalkan Maret mendatang.
“Para bupati dan wali kota harus segera mengajukan usulan resmi. Kita ingin konektivitas antardaerah benar-benar terwujud dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Ia juga menekankan satu hal penting: pengawasan pasca-proyek. Andre minta pemerintah daerah, wali nagari, sampai anggota DPRD setempat aktif mengawasi. Tujuannya jelas, agar jalan yang sudah dibangun dengan susah payah ini nggak cepat rusak lagi, entah karena beban berlebihan atau aktivitas tambang yang liar.
Di sisi lain, respons dari lokal sangat positif. Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas advokasi anggaran yang dilakukan Andre.
“Walaupun statusnya jalan provinsi, kami siap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas galian C agar tidak merusak jalan yang baru diperbaiki,” kata kader Partai Gerindra tersebut.
Dukungan kuat bahkan datang langsung dari akar rumput. Para wali nagari menyebut warga sangat antusias mendukung pembangunan ini. Alasannya sederhana: jalan Payakumbuh-Sitangkai adalah akses vital untuk mobilitas sehari-hari dan urat nadi perekonomian mereka. Bahkan, masyarakat berkomitmen membantu kelancaran kerja kontraktor di lapangan agar target Juli 2026 bisa tercapai.
Harapannya sih jelas. Begitu jalan ini rampung, konektivitas wilayah mulai dari Lima Puluh Kota, Tanah Datar, sampai Sawahlunto akan makin terbuka. Sekaligus, ini jadi titik akhir dari keluhan bertahun-tahun masyarakat soal infrastruktur yang memprihatinkan.
Dalam kunjungan lapangan itu, Andre tidak sendirian. Ia didampingi oleh Bupati Safni, Kepala Satker BPJN Sumbar Andi Rusli, serta Wali Nagari Labuah Gunuang dan Halaban, Khairul Hadi dan M Fakhrur Rozi.
Artikel Terkait
UU PPRT Resmi Disahkan, Pengamat: Kunci Keberhasilan Ada di Implementasi dan Pengawasan
Polisi Gagalkan Tawuran 20 Remaja di Depok, Satu Pelaku Diamankan dan Sepuluh Senjata Tajam Disita
Snowflake Luncurkan Project SnowWork, AI Enterprise Kini Bisa Eksekusi Tugas Secara Mandiri
Idul Adha 2026 Diprediksi 27 Mei, Pemerintah dan Muhammadiyah Sepakat