Gerindra Ancam Interpelasi Wali Kota, PDAM Padang Didesak Ganti Direksi

Bukan cuma soal teknis, pola komunikasi direksi PDAM di ruang publik juga jadi sasaran kritik. Alih-alih menenangkan, pernyataan mereka justru dinilai memperkeruh suasana. Masyarakat, tegas Wahyu, sudah muak dengan klarifikasi berulang atau janji potongan tarif. Yang mereka mau sederhana: air bersih mengalir lagi ke rumah mereka.

"Solusi utamanya jelas, lakukan evaluasi total dan ganti Direktur Utama PDAM. Kalau ini tidak dilakukan, kami siap menggunakan hak interpelasi," ujarnya tanpa ragu.

Interpelasi bukan sekadar ancaman. Itu instrumen resmi DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Wali Kota, khususnya dalam pengawasan terhadap BUMD seperti PDAM. Langkah ini, bagi Wahyu, adalah bentuk tanggung jawab politik mereka pada warga Padang yang terus menderita.

Kini, bola sepenuhnya ada di pihak Wali Kota Fadly Amran. DPRD menunggu sikap dan langkah konkret dari pemimpin kota itu. Fraksi Gerindra memastikan diri akan berada di depan jika pengajuan interpelasi ternyata harus dilakukan. Mereka tak ingin masalah ini terus mengambang.

Kritik terhadap PDAM Padang sebenarnya sudah lama bergulir. Sebelumnya, Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sudah melontarkan kecaman keras. Dia menilai manajemen PDAM tak serius memperbaiki layanan, padahal bantuan infrastruktur dari pusat sudah turun. Desakannya sama: copot Hendra Pebrizal dari posisi puncak di PDAM.

Tekanan kini kian membesar. Tinggal menunggu waktu, apakah keputusan politik akan diambil, atau drama krisis air ini akan memasili babak baru yang lebih panas di gedung dewan.