Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Mekeng: Lebih Mudah Awasi 40 Orang Daripada 200 Ribu Pemilih

Partai Golkar kembali mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Kali ini, mereka mendorong agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD, bukan lagi secara langsung seperti sekarang. Alasan utamanya sederhana: biaya.

Menurut Golkar, sistem langsung yang selama ini berjalan memakan biaya politik yang terlampau besar. "Kita sudah mengalami pemilihan langsung oleh masyarakat. Yang terjadi, biaya politiknya terlalu tinggi," ujar Ketua Fraksi Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng, dalam sebuah percakapan Jumat lalu.

Mekeng menjelaskan, tingginya ongkos politik itu justru memicu masalah lain. Oknum kepala daerah yang sudah mengeluarkan dana besar akhirnya 'memutar otak' untuk mengembalikan modal kampanyenya begitu mereka menjabat.

"Kalau biaya terlalu tinggi, orang akan berpikir, 'nanti kalau saya jadi bupati atau gubernur, saya bisa cari uang di situ'. Faktanya, sudah ratusan bupati dan puluhan gubernur ditangkap," jelasnya.

Dia melanjutkan, situasi ini jelas tidak sehat. Tujuan Pilkada untuk mendapatkan pemimpin yang bersih pun akhirnya meleset. Citra pemerintahan jadi jelek, indeks korupsi pun sulit membaik. "Setiap hari kita lihat ada bupati ditangkap. Gimana ga turun indeksnya?" imbuh Mekeng.

Namun begitu, sebelum membahas Pilkada, Mekeng menekankan ada PR besar yang harus diselesaikan lebih dulu: Pemilihan Legislatif. Isu-isu seperti sistem proporsional terbuka atau tertutup, serta besaran parliamentary threshold, masih menggantung dan perlu kepastian.