Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, punya permintaan khusus untuk KPK. Ia ingin lembaga antirasuah itu turun tangan mengawasi program rusun subsidi. Menurut Ara, kehadiran KPK bakal jadi penjamin agar semua proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Permintaan itu disampaikannya langsung di gedung KPK, Kuningan, Rabu lalu.
"Pak Budi tolong, nanti Pak Pahala kawal, dari KPK," ujar Ara di depan awak media. Ia menambahkan, "Supaya proses ini semua-semuanya memenuhi peraturan perundangan dan ada pencegahan. Jangan ada hal-hal yang melanggar aturan."
Tak cuma soal pengawasan, Ara juga meminta kontribusi lain. Ia mengajak KPK untuk menjadi narasumber dalam pelatihan internal kementeriannya yang rencananya digelar akhir Januari ini. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Anggaran yang dikelola Kementerian PKP melonjak drastis.
Artikel Terkait
Polisi Ciawi Amankan Pikap Curian lewat Penyamaran Jadi Calon Pembeli
Longsor Sampah di Bantargebang Tewaskan Empat Orang, Dua Selamat
Pemerintah Hentikan Sistem Open Dumping di DKI Usai Longsor Tewaskan 4 Orang di Bantargebang
Menteri Lingkungan Hidup Sebut Longsor Sampah Bantargebang sebagai Alarm Keras