Gus Ipul: Data Akurat Desa Kunci Bantu Warga yang Tak Terlihat

Di Pendopo Malowopati Bojonegoro yang ramai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, berbicara blak-blakan. Intinya sederhana: data yang akurat dan terbaru sampai ke level desa adalah segalanya. Tanpa itu, sulit bagi negara untuk menjangkau mereka yang selama ini tak terlihat the invisible people.

“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat,” tegas Gus Ipul.

“Makanya saya selalu menekankan pentingnya jihad data. Kerja yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat.”

Pernyataan itu disampaikannya hari ini di hadapan ratusan kepala desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro, dalam acara Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, persoalan utama perlindungan sosial seringkali bukan pada programnya, tapi pada siapa yang menerimanya. Ketepatan sasaran adalah kunci. Dan itu dimulai dari data.

Istilah ‘the invisible people’ itu sendiri merujuk pada kelompok yang kerap luput dari catatan negara. Mereka miskin, rentan, dan tak tersentuh bantuan sosial apa pun. Kondisi inilah, kata Gus Ipul, yang jadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Seluruh jajaran pemerintah diminta bekerja lebih presisi.

Dia lalu memaparkan gambaran nyata tentang kelompok rentan itu. Data dari penerima manfaat Sekolah Rakyat menunjukkan pola yang memprihatinkan: sekitar 60% orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas. Penghasilan? 67% di bawah Rp 1 juta per bulan. Belum lagi beban keluarga 65% punya tanggungan lebih dari empat orang.

Dari sisi pendidikan, ratusan anak tercatat tak pernah bersekolah atau putus di tengah jalan. Bahkan, sebagian terpaksa bekerja membantu keluarga. Dari aspek sosial, banyak yang berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi kerentanan lain, termasuk kekerasan domestik.

“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem,” ujar Gus Ipul. “Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara.”

Ditegaskannya, DTSEN dibangun berdasarkan mandat konstitusi dan Instruksi Presiden. Peran kepala desa dan perangkatnya dinilai sangat strategis. Semua data sosial ekonomi berawal dari sana, sebelum naik ke tingkat nasional lewat verifikasi berjenjang.

“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati, semuanya punya peran penting,” tuturnya. “Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat.”

Masyarakat pun tak cuma jadi objek. Mereka bisa terlibat aktif. Pemutakhiran data DTSEN bisa lewat dua jalur: formal (dimulai dari RT/RW dan musdes) dan partisipasi. Jalur partisipasi memungkinkan warga mengusulkan atau menyanggah data secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos.

“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.

Data inilah yang nantinya jadi dasar penentuan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial dan Sekolah Rakyat. Sekolah ini khusus menyasar anak dari keluarga paling miskin. Proses seleksinya pun tak pakai tes akademik, murni berdasarkan DTSEN yang sudah diverifikasi di lapangan.

Gus Ipul menyebut, saat ini sudah 166 Sekolah Rakyat beroperasi dengan hampir 16 ribu siswa. Didukung lebih dari 2 ribu guru dan 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Bojonegoro.

“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan,” ujarnya. “Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan.”

Di sisi lain, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyambut baik kehadiran DTSEN. Menurutnya, data ini membantu pemerintah daerah bekerja lebih objektif, tak lagi sekadar perkiraan.

“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan,” kata Setyo.

“Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.”

Dia juga berkomitmen mendukung Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Harapannya, program ini tak cuma memberi akses pendidikan, tapi juga membangun kemandirian keluarga.

“Agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial,” tutupnya.