Gus Ipul: Data Akurat Desa Kunci Bantu Warga yang Tak Terlihat

Di Pendopo Malowopati Bojonegoro yang ramai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, berbicara blak-blakan. Intinya sederhana: data yang akurat dan terbaru sampai ke level desa adalah segalanya. Tanpa itu, sulit bagi negara untuk menjangkau mereka yang selama ini tak terlihat the invisible people.

“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat,” tegas Gus Ipul.

“Makanya saya selalu menekankan pentingnya jihad data. Kerja yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat.”

Pernyataan itu disampaikannya hari ini di hadapan ratusan kepala desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro, dalam acara Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, persoalan utama perlindungan sosial seringkali bukan pada programnya, tapi pada siapa yang menerimanya. Ketepatan sasaran adalah kunci. Dan itu dimulai dari data.

Istilah ‘the invisible people’ itu sendiri merujuk pada kelompok yang kerap luput dari catatan negara. Mereka miskin, rentan, dan tak tersentuh bantuan sosial apa pun. Kondisi inilah, kata Gus Ipul, yang jadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Seluruh jajaran pemerintah diminta bekerja lebih presisi.

Dia lalu memaparkan gambaran nyata tentang kelompok rentan itu. Data dari penerima manfaat Sekolah Rakyat menunjukkan pola yang memprihatinkan: sekitar 60% orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas. Penghasilan? 67% di bawah Rp 1 juta per bulan. Belum lagi beban keluarga 65% punya tanggungan lebih dari empat orang.

Dari sisi pendidikan, ratusan anak tercatat tak pernah bersekolah atau putus di tengah jalan. Bahkan, sebagian terpaksa bekerja membantu keluarga. Dari aspek sosial, banyak yang berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi kerentanan lain, termasuk kekerasan domestik.

“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem,” ujar Gus Ipul. “Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara.”

Ditegaskannya, DTSEN dibangun berdasarkan mandat konstitusi dan Instruksi Presiden. Peran kepala desa dan perangkatnya dinilai sangat strategis. Semua data sosial ekonomi berawal dari sana, sebelum naik ke tingkat nasional lewat verifikasi berjenjang.

“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati, semuanya punya peran penting,” tuturnya. “Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat.”