Masyarakat pun tak cuma jadi objek. Mereka bisa terlibat aktif. Pemutakhiran data DTSEN bisa lewat dua jalur: formal (dimulai dari RT/RW dan musdes) dan partisipasi. Jalur partisipasi memungkinkan warga mengusulkan atau menyanggah data secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos.
“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.
Data inilah yang nantinya jadi dasar penentuan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial dan Sekolah Rakyat. Sekolah ini khusus menyasar anak dari keluarga paling miskin. Proses seleksinya pun tak pakai tes akademik, murni berdasarkan DTSEN yang sudah diverifikasi di lapangan.
Gus Ipul menyebut, saat ini sudah 166 Sekolah Rakyat beroperasi dengan hampir 16 ribu siswa. Didukung lebih dari 2 ribu guru dan 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Bojonegoro.
“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan,” ujarnya. “Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan.”
Di sisi lain, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyambut baik kehadiran DTSEN. Menurutnya, data ini membantu pemerintah daerah bekerja lebih objektif, tak lagi sekadar perkiraan.
“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan,” kata Setyo.
“Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.”
Dia juga berkomitmen mendukung Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Harapannya, program ini tak cuma memberi akses pendidikan, tapi juga membangun kemandirian keluarga.
“Agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial,” tutupnya.
Artikel Terkait
Gempa M5,7 Guncang Lebong, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Lebong Bengkulu, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
500 Anak Yatim dan Dhuafa Malang Raya Buka Puasa Bersama Alumni UWG dan LPS
Tapin Gelar Kampanye Cegah Pernikahan Anak untuk Tekan Angka Stunting