Polwan Pimpin Satuan Baru, Menteri Apresiasi Komitmen Polri Lindungi Perempuan dan Anak

Di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1) lalu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi tak ragu mengungkapkan apresiasinya. Sasaran utamanya? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apa pasal? Langkah Sigit memberikan kesempatan setara bagi polwan untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) dinilai sebagai gebrakan penting. Bagi Arifatul, ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bukti nyata komitmen Polri.

"Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri," ujar Arifatul usai acara peluncuran Dit PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres.

Dia melanjutkan, "Yang kedua, apresiasi karena telah memberi kesempatan setara pada para polwan. Pembentukan direktorat dan satuan tugas di tingkat daerah ini menunjukkan komitmen bagaimana negara hadir, bersama-sama, untuk melindungi perempuan dan anak."

Harapannya jelas. Dengan struktur baru ini, pelayanan bagi korban diharapkan bisa lebih terpadu. Korban kekerasan, kata dia, harus mendapat kemudahan dan pendampingan yang menyeluruh.

"Kami berharap lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sesuai amanat UU TPKS. Kolaborasi kita harus diperkuat agar korban punya jalan keluar dari persoalannya," tegas Arifatul.

Apresiasi serupa datang dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin. Menurutnya, peresmian Dit PPA-PPO ini adalah langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang.

"Kementerian P2MI mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Polri," kata Mukhtarudin.

Dia juga mengungkapkan, kerja sama dengan Polri telah dijalin untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Perlindungan itu dirancang menyeluruh, mulai dari masa pemberangkatan, penempatan, hingga kepulangan.

"Hari ini kami juga melakukan MoU dengan Polri. Ini sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas perlindungan dari hulu ke hilir. Intinya, perlindungan menyeluruh dari negara," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan peran kementeriannya dalam proses ini. Mereka terlibat dalam mendesain tata kelola organisasi agar instansi pemerintah bisa berkolaborasi dengan lebih baik.

"Kami bersama Polri mendesain organisasinya, termasuk membangun tata kelolanya," kata Rini.

Dia bersyukur, persetujuan akhirnya diberikan. "Alhamdulillah, di bulan Juni 2025 ini, KemenPAN-RB telah menyetujui pembentukannya di 11 Polda dan 22 Polres. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan ke seluruh daerah. Tujuannya satu: memastikan negara hadir untuk melindungi kaum rentan, terutama anak dan korban perdagangan orang," imbuhnya.