Selain soal pendampingan, pertemuan itu juga menyentuh isu-isu sensitif. Seperti alih fungsi lahan dan rencana pertambangan. Salah satu yang jadi pembahasan serius adalah proyek pembebasan lahan untuk jalur khusus angkutan tambang di wilayah Bogor Barat.
"Misalnya, pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang. Lalu ada juga jalan Rancabungur-Leuwiliang," sebut Rudy merinci. "Nanti kita akan lihat lagi program-program lain."
Kolaborasi dengan penegak hukum tidak berhenti di KPK. Pemkab Bogor juga akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan. Harapannya jelas: pemerintahan bisa berjalan bersih, jauh dari praktik korupsi.
"Dengan didampingi, langkah-langkah pemerintah bisa sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Rudy menutup penjelasannya dengan nada optimis. "Ini transparansi program kami. Langkah-langkah yang akan kami ambil, kami lakukan dengan kolaborasi."
Artikel Terkait
Polisi Tangkap Tujuh Anggota Geng Sparta Pelaku Pengeroyokan di Gresik
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Siaga di Sejumlah Wilayah Jakarta pada 7 Maret 2026
KPK Siapkan Dakwaan untuk Bupati Nonaktif Ponorogo dan Tiga Tersangka Lain
Pemerintah Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial Mulai Akhir Maret