Di Cibinong, Selasa (20/1/2026) lalu, suasana di kantor Pemkab Bogor terasa sedikit berbeda. Bupati Rudy Susmanto didampingi sejumlah pejabatnya menggelar pertemuan khusus dengan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Intinya, mereka minta KPK turun tangan langsung.
Bukan untuk menyelidiki kasus, melainkan justru meminta pendampingan resmi. Ada beberapa program strategis pemkab yang ingin diawasi sejak dini oleh lembaga antirasuah itu.
Menurut Rudy, langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi. "Kita ingin membuka warna baru Kabupaten Bogor," ujarnya di hadapan wartawan.
"Jadi tidak perlu repot-repot membuat aduan ke sana-sini. Beberapa program strategis itu, hari ini kita kolaborasikan bersama. Kami minta pendampingan resmi dari KPK," jelas Bupati.
Permintaan ini punya latar belakang yang jelas. Selama setahun pemerintahannya berjalan, ternyata cukup banyak aduan masyarakat yang masuk. Daripada menunggu laporan bermunculan, Rudy memilih jalan proaktif: mengundang KPK sejak awal.
Artikel Terkait
Polisi Tangkap Tujuh Anggota Geng Sparta Pelaku Pengeroyokan di Gresik
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Siaga di Sejumlah Wilayah Jakarta pada 7 Maret 2026
KPK Siapkan Dakwaan untuk Bupati Nonaktif Ponorogo dan Tiga Tersangka Lain
Pemerintah Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial Mulai Akhir Maret