Iran di Persimpangan: Protes, Nuklir, dan Ancaman Perang yang Menggantung

Ancaman dari luar malah bisa jadi alasan untuk memperketat keamanan, membungkam suara protes, dan meredam konflik internal di kalangan elite. Aman menilai Trump cenderung pragmatis mengutamakan kepentingan konkret AS dan enggan terjerumus perang berkepanjangan. Targetnya, menurut dia, lebih ke arah mengubah perilaku Republik Islam, bukan menjatuhkannya. Caranya lewat tekanan, sanksi, dan ancaman, bukan perang besar-besaran.

Perang skala penuh antara AS dan Iran, meski tak sampai menggulingkan rezim, konsekuensinya akan terasa jauh. Negara-negara tetangga bakal kena imbas: pasokan energi kacau, keamanan menipis, tekanan ekonomi membesar, dan konflik proksi makin meluas. Dukungan regional untuk skenario perang seperti itu sangatlah kecil.

Stabilitas Teluk Persia yang Terancam

Meski bukan sekutu, negara-negara Arab di Teluk Persia punya kepentingan besar untuk menjaga stabilitas kawasan. Serangan terhadap Iran si jiran yang dimusuhi berisiko memicu serangan balasan ke pangkalan militer AS yang justru ada di wilayah mereka sendiri. Analis Farzan Sabet melihat, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk pada dasarnya sudah menerima Republik Islam sebagai realitas politik yang harus dihadapi. Setelah eskalasi ketegangan pada 2019, mereka memilih memperkuat pertahanan sekaligus mendorong diplomasi untuk meredakan situasi.

Persaingan sengit antara Iran dan Arab Saudi terutama di Suriah, Irak, dan Yaman sempat memuncak setelah serangan drone dan rudal ke fasilitas Saudi Aramco di tahun 2019. Tapi belakangan, ada tanda-tanda kehangatan. Kedua negara mulai mendekat, dengan mediasi Cina yang punya kepentingan sendiri: menjaga Timur Tengah tetap stabil demi pasokan energi mereka.

Dilema Sanksi dan Tekanan Politik

Cina memang terus memperluas pengaruhnya di kawasan. Mereka juga masih mengandalkan impor minyak murah dari Iran, meski sanksi AS menghadang. Karena itu, gelombang protes dan sanksi baru dari Washington jelas jadi kabar buruk bagi Beijing. Cina dan Rusia sama-sama mengecam mekanisme "snapback" sanksi PBB yang dihidupkan kembali oleh AS dan sekutu Eropanya pada September 2025.

Trump, yang menarik AS dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018, terus menunjukkan taring. Pada 12 Januari, dia mengumumkan tarif 25 persen bagi negara yang berdagang dengan Iran. Cina langsung mengecam dan bersikukuh akan melindungi kepentingannya.

Dan Rusia yang Diam-diam Cemas

Menurut pakar energi Umud Shokri, justru Rusia di bawah Vladimir Putin yang paling khawatir dengan Iran yang bebas dan demokratis. Alasannya sederhana: Iran punya cadangan minyak terbesar ketiga dan cadangan gas terbesar kedua di dunia. Bayangkan jika sanksi dicabut dan Iran kembali ke pasar energi global. Pangsa eksportir lain, termasuk Rusia, pasti tergerus.

Tapi Shokri juga punya pandangan lain. Pemerintahan Iran yang stabil dan dipilih secara demokratis justru bisa membawa angin segar bagi kawasan. Hal itu berpotensi mengakhiri kebijakan luar negeri Iran yang sering intervensif kebijakan yang selama ini berdampak besar, suka atau tidak, bagi negara-negara tetangganya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid