Iran di Persimpangan: Protes, Nuklir, dan Ancaman Perang yang Menggantung

Letaknya sungguh strategis. Terjepit di antara Laut Kaspia dan Teluk Persia, di persimpangan Eropa, Arab, dan Asia, Iran berdiri dengan segala ambisi dan sumber dayanya. Negeri ini punya cadangan minyak dan gas yang luar biasa banyak, ditambah program nuklir yang selalu jadi buah bibir. Tak heran, Iran kerap dilihat sebagai pemain kunci di panggung Timur Tengah.

Namun belakangan, situasinya memanas. Selama dua pekan terakhir, gelombang demonstrasi mengguncang negara berpenduduk 93 juta jiwa itu. Awalnya cuma soal ekonomi yang morat-marit, tapi sekarang sudah berubah jadi perlawanan terbuka terhadap rezim Republik Islam di Teheran. Pemerintah punya narasi sendiri: mereka menuding ada tangan-tangan asing terutama Amerika Serikat dan Israel yang menyusup dan memanaskan situasi, mencoba memicu revolusi.

Yang agak ironis, di tengah gejolak dalam negeri, para elite justru terlihat lebih siap berunding dengan AS ketimbang berdialog dengan rakyatnya sendiri. Presiden AS Donald Trump bahkan menyebut, pada 11 Januari lalu, bahwa Teheran siap membuka putaran baru perundingan nuklir dengan Washington.

Hubungan kedua negara ini memang sudah rusak sejak lama. Puncaknya, Revolusi Islam 1979 dan pendudukan Kedutaan Besar AS di Teheran. Sejak itu, yang ada cuma permusuhan ideologis, sanksi ekonomi yang silih berganti, konflik bersenjata terselubung, dan tentu saja, sengketa nuklir yang tak kunjung usai.

"Saya kira mereka sudah lelah terus dipecundangi Amerika Serikat," kata Trump kepada para wartawan di dalam pesawat Air Force One.

Dia menambahkan, pemerintahannya sedang membahas kemungkinan pertemuan dengan pihak Iran.

Inti tuntutan Washington jelas: penghentian total pengayaan uranium. Barat menuduh Iran diam-diam mengembangkan senjata nuklir tuduhan yang selalu dibantah Teheran. Meski begitu, belakangan Iran mengakui telah memperkaya uranium hingga level 60 persen. Isu inilah yang tetap jadi sumber perseteruan paling besar dengan Barat.

Bisa Jadi Pemicu Perang?

Trump sendiri beberapa hari terakhir terus mengeluarkan ancaman. Dia bilang akan melancarkan serangan militer jika aparat keamanan Iran bertindak brutal terhadap demonstran. Tapi, seberapa parah penindasan itu terjadi? Sulit dipastikan. Sejak 9 Januari, akses internet dan komunikasi dengan dunia luar nyaris diputus total.

Televisi pemerintah Iran, yang menyebut para demonstran sebagai teroris, menayangkan gambar-gambar kamar jenazah penuh korban tewas. Peringatan juga disampaikan kepada orang tua: jangan biarkan anak-anak mereka ikut aksi yang disebut-sebut dipimpin kelompok teroris itu.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan mereka ingin damai, tapi siap siaga menghadapi intervensi militer asing. Menurut analis Iran, Fatemeh Aman, perdebatan soal ancaman Trump atau kemungkinan serangan Israel ini sebenarnya lebih berkaitan dengan dampaknya terhadap struktur kekuasaan di dalam negeri Iran.

"Tekanan eksternal tidak selalu melemahkan rezim," kata Aman. "Bahkan, seringkali justru memperkuatnya. Di Iran, risikonya sangat tinggi."

Ancaman dari luar malah bisa jadi alasan untuk memperketat keamanan, membungkam suara protes, dan meredam konflik internal di kalangan elite. Aman menilai Trump cenderung pragmatis mengutamakan kepentingan konkret AS dan enggan terjerumus perang berkepanjangan. Targetnya, menurut dia, lebih ke arah mengubah perilaku Republik Islam, bukan menjatuhkannya. Caranya lewat tekanan, sanksi, dan ancaman, bukan perang besar-besaran.

Perang skala penuh antara AS dan Iran, meski tak sampai menggulingkan rezim, konsekuensinya akan terasa jauh. Negara-negara tetangga bakal kena imbas: pasokan energi kacau, keamanan menipis, tekanan ekonomi membesar, dan konflik proksi makin meluas. Dukungan regional untuk skenario perang seperti itu sangatlah kecil.

Stabilitas Teluk Persia yang Terancam

Meski bukan sekutu, negara-negara Arab di Teluk Persia punya kepentingan besar untuk menjaga stabilitas kawasan. Serangan terhadap Iran si jiran yang dimusuhi berisiko memicu serangan balasan ke pangkalan militer AS yang justru ada di wilayah mereka sendiri. Analis Farzan Sabet melihat, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk pada dasarnya sudah menerima Republik Islam sebagai realitas politik yang harus dihadapi. Setelah eskalasi ketegangan pada 2019, mereka memilih memperkuat pertahanan sekaligus mendorong diplomasi untuk meredakan situasi.

Persaingan sengit antara Iran dan Arab Saudi terutama di Suriah, Irak, dan Yaman sempat memuncak setelah serangan drone dan rudal ke fasilitas Saudi Aramco di tahun 2019. Tapi belakangan, ada tanda-tanda kehangatan. Kedua negara mulai mendekat, dengan mediasi Cina yang punya kepentingan sendiri: menjaga Timur Tengah tetap stabil demi pasokan energi mereka.

Dilema Sanksi dan Tekanan Politik

Cina memang terus memperluas pengaruhnya di kawasan. Mereka juga masih mengandalkan impor minyak murah dari Iran, meski sanksi AS menghadang. Karena itu, gelombang protes dan sanksi baru dari Washington jelas jadi kabar buruk bagi Beijing. Cina dan Rusia sama-sama mengecam mekanisme "snapback" sanksi PBB yang dihidupkan kembali oleh AS dan sekutu Eropanya pada September 2025.

Trump, yang menarik AS dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018, terus menunjukkan taring. Pada 12 Januari, dia mengumumkan tarif 25 persen bagi negara yang berdagang dengan Iran. Cina langsung mengecam dan bersikukuh akan melindungi kepentingannya.

Dan Rusia yang Diam-diam Cemas

Menurut pakar energi Umud Shokri, justru Rusia di bawah Vladimir Putin yang paling khawatir dengan Iran yang bebas dan demokratis. Alasannya sederhana: Iran punya cadangan minyak terbesar ketiga dan cadangan gas terbesar kedua di dunia. Bayangkan jika sanksi dicabut dan Iran kembali ke pasar energi global. Pangsa eksportir lain, termasuk Rusia, pasti tergerus.

Tapi Shokri juga punya pandangan lain. Pemerintahan Iran yang stabil dan dipilih secara demokratis justru bisa membawa angin segar bagi kawasan. Hal itu berpotensi mengakhiri kebijakan luar negeri Iran yang sering intervensif kebijakan yang selama ini berdampak besar, suka atau tidak, bagi negara-negara tetangganya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid