Isu kemerdekaan Greenland mendadak hangat lagi. Tapi perdana menterinya, Jens-Frederik Nielsen, punya sikap yang jelas: sekarang bukan waktunya. Menurutnya, membahas hal itu justru berisiko besar, apalagi di tengah desas-desus bahwa Amerika Serikat mungkin ingin mengambil alih kendali atas pulau Arktik itu.
"Saya rasa ini bukan saatnya untuk membicarakannya," tegas Nielsen dalam sebuah wawancara dengan media lokal Greenland.
"Kita tidak boleh mempertaruhkan hak kita untuk menentukan nasib sendiri ketika negara lain berbicara tentang mengambil alih wilayah kita," imbuhnya.
Pernyataannya itu muncul bertepatan hanya selang beberapa jam sebelum pertemuan penting di Gedung Putih. Rapat itu akan mempertemukan pejabat tinggi Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat.
Nielsen menegaskan bahwa posisi Greenland saat ini tetap solid bersama Denmark. "Itu tidak berarti kita tidak akan menginginkan sesuatu yang berbeda di masa depan. Tetapi di sini dan sekarang, kita adalah bagian dari kerajaan, dan kita berdiri bersama kerajaan tersebut. Itu sangat penting dalam situasi serius ini," paparnya.
Pertemuan di Washington itu sendiri dijadwalkan melibatkan Menteri Luar Negeri Denmark serta mitranya dari Greenland. Mereka akan berdiskusi dengan Senator AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance. Tahun lalu, Vance sempat menegur Denmark karena dinilai kurang terlibat secara militer di Greenland.
Harapan Nielsen sederhana: setelah pertemuan ini, hubungan dengan AS bisa kembali normal dan penuh respek. "Saya berharap kita dapat membangun dialog yang lebih normal dan saling menghormati dengan Amerika Serikat," ujarnya.
Sebenarnya, sikap keras Nielsen sudah terlihat sejak dua hari sebelumnya. Pada Selasa, ia dengan tegas menyatakan bahwa jika Greenland dipaksa memilih antara Denmark atau Amerika, pilihannya jatuh pada Denmark. Tanggapan Donald Trump? Cukup singkat dan dingin. "Yah, itu masalah mereka," balas mantan presiden AS itu.
Memang, Trump belum pernah benar-benar mengesampingkan kemungkinan merebut wilayah otonom ini yang notabene adalah sekutu NATO bahkan dengan cara paksa. Situasi ini jelas menimbulkan ketegangan.
"Kita harus percaya bahwa prinsip-prinsip tatanan dunia tidak akan diinjak-injak," kata Nielsen lagi dengan nada prihatin.
"Jika kita mulai mempermainkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kita akan menghadapi masalah serius bukan hanya di Greenland, tetapi di seluruh dunia," tambahnya, menekankan betapa gentingnya situasi ini.
Di sisi lain, upaya peredaan juga datang dari Kopenhagen. Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, berusaha meredam kekhawatiran Amerika soal keamanan di kawasan Arktik. Ia menyebut bahwa Denmark sebenarnya telah meningkatkan kehadiran militernya di Greenland. Bahkan, diskusi dengan sekutu-sekutu NATO tentang penguatan posisi di Arktik juga sedang berjalan.
Jadi, meski angin kemerdekaan mungkin berhembus pelan, realitas politik dan keamanan global saat ini rupanya memaksa Greenland untuk lebih berhati-hati. Mereka memilih untuk konsolidasi, bukan konfrontasi.
Artikel Terkait
Polisi Tangkap Lima Pelaku Begal Petugas Damkar di Gambir
Trump Klaim Perang dengan Iran Hampir Berakhir, Diplomasi Masih Berjalan
Gubernur Jabar Soroti Tata Ruang sebagai Akar Masalah Banjir Bandung
PSI Ungkap 15-20 Nama Antre Gabung, Harapkan Jokowi Ikut Bergabung