Mensesneg Prasetyo Hadi yang memberikan penjelasan kepada awak media menyebut rapat itu intinya untuk mendapatkan update.
"Bersama dengan beberapa menteri, tadi pagi kami mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita," jelas Pras di Malang, Selasa (13/1).
Menurut Pras, ada penekanan khusus dari Presiden. Komitmen untuk mempercepat pembangunan, terutama untuk fasilitas yudikatif dan legislatif, sangat kuat. Target penyelesaiannya ya di tahun 2028 itu.
"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif," ujarnya. "Harapannya bisa selesai di tahun 2028."
Rapat itu berlangsung cukup detail. Pras mengungkapkan, Presiden memberikan sejumlah koreksi dan masukan, mulai dari soal desain hingga fungsi bangunan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih untuk perbaikan dan percepatan.
"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden berikan koreksi," kata Pras. "Misalnya mengenai desain, mengenai fungsi, dan diminta terus menerus kepada OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki."
Koreksi itu, lanjutnya, tak ada yang bersifat khusus atau mengejutkan. Semuanya berorientasi pada penyempurnaan agar proses pembangunan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Artikel Terkait
Nahkoda Ungkap Gaji Mandek Usai Majikan Jadi Tersangka Korupsi
Trump Desak Penguasaan Greenland demi Golden Dome Jelang Pertemuan Diplomatik
Mobil Rubicon Atas Nama Asisten, Saksi di Sidang Tipikor Cuma Bilang Tak Tahu
Wiyagus: Indonesia Maju Jika Desa Tak Lagi Jadi Pengekor