PKB Anggap E-Voting Bisa Jadi Solusi, Tapi Jangan Terburu-buru

Menyikapi usulan PDIP soal pilkada langsung dengan e-voting, Ketua DPP PKB Daniel Johan punya pandangan tersendiri. Intinya, dia sepakat itu bisa jadi opsi. Tapi jangan buru-buru. Menurut Daniel, wacana pemungutan suara elektronik itu bukan hal baru, tapi memang butuh persiapan ekstra matang sebelum benar-benar diterapkan.

"Pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan," ujar Daniel kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

"Ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang," sambungnya.

Namun begitu, dia langsung menekankan soal kesiapan. Penerapan sistem semacam itu bukan perkara gampang. Butuh fondasi yang kuat, bukan cuma soal teknologi.

"Penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang," jelas Daniel.

Dia merinci, yang harus dipersiapkan mencakup infrastruktur, keamanan sistem, regulasi pendukung, dan yang tak kalah penting: kepercayaan publik. Saat ini, menurutnya, mekanisme e-voting secara nasional belum diatur dan jelas belum siap untuk langsung diterapkan.

Di sisi lain, Daniel meyakini bahwa berbagai opsi penyelenggaraan pilkada yang sedang dibahas bukanlah bentuk kemunduran demokrasi. Justru sebaliknya.

"Opsi apa pun yang nantinya diambil bukan bagian dari kemunduran demokrasi, tetapi menyempurnakan sistem yang ada," tuturnya.

Tujuannya, kata dia, demi menghasilkan pemimpin daerah yang betul-betul mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

"Kajian secara mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui DPRD, akan terus dimatangkan," imbuh Daniel menutup pernyataannya.

PDIP Bersikukuh: Pilkada Harus Langsung, Bisa Pakai E-Voting

Pernyataan Daniel ini menanggapi sikap PDIP yang sebelumnya telah ditegaskan. Partai tersebut menolak wacana pilkada melalui DPRD dan bersikukuh agar pemilihan tetap dilangsungkan secara langsung. Hanya saja, mereka memberi usulan agar sistem e-voting diterapkan untuk memangkas biaya tinggi yang kerap menjadi masalah.

Sikap resmi ini diambil dalam Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1). Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, yang membacakan hasilnya.

Bagi PDIP, pilkada langsung punya nilai strategis. Selain untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan di daerah, juga memberi kepastian masa jabatan tetap lima tahun bagi kepala daerah.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung," kata Jamaluddin.

"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting," sambungnya.

Tak cuma itu, partai berlambang banteng itu juga mendorong penegakan hukum tegas bagi pelanggaran seperti politik uang, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, serta menuntut profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.