Namun begitu, ada keprihatinan mendalam yang ia sampaikan. Soalnya bukan cuma soal jembatan. Permukiman warga di sekitarnya, meski secara fisik tampak utuh, ternyata berada di lokasi yang sangat berbahaya. "Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak," jelas Tito.
"Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali."
Struktur tanah di sana didominasi pasir gampang sekali tergerus. Ancaman itu nyata, terutama jika hujan lebat datang lagi. Bagi Tito, pilihannya jelas: relokasi harus dilakukan. "Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi," tegasnya.
Kunjungan lapangan ini merupakan lanjutan dari agenda padatnya. Sehari sebelumnya, Sabtu (10/1), ia sudah menggelar rapat dengan para kepala daerah se-Aceh di Kantor Gubernur. Tujuannya, menyerap aspirasi untuk mempercepat penanganan pascabencana.
Berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan timnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Kabupaten Bener Meriah memang masuk dalam daftar prioritas yang butuh dukungan pemulihan lebih cepat. Tak hanya di Bener Meriah, hari itu juga Tito menyambangi lokasi bencana di Aceh Tamiang dan Gayo Lues. Rencananya, setelah dari Aceh, ia akan melanjutkan peninjauan ke daerah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dalam perjalanannya, Tito didampingi sejumlah pejabat setempat, termasuk Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar. Mereka bersama-sama menilai kerusakan, sambil membahas langkah konkret ke depan. Bencana memang sudah terjadi, tapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai.
Artikel Terkait
Calvin Verdonk Cetak Sejarah, Jadi Pemain Indonesia Pertama ke 16 Besar Liga Europa
Sidang Maraton 12 Jam, 9 Eks Petinggi Pertamina dan Mitra Divonis 9-15 Tahun Penjara
Prabowo dan Presiden UEA Bahas Peningkatan Investasi dalam Pertemuan Bilateral
Pengadilan Vonis 15 Tahun Penjara untuk Anak Riza Chalid atas Korupsi Minyak Rugikan Negara Rp285 Triliun