Putra Mahkota di Pengasingan: Reza Pahlavi dan Mimpi Transisi Iran yang Terus Menggelora

Hampir setengah abad sudah Reza Pahlavi hidup di pengasingan. Ia pergi dari Iran sejak ayahnya, Shah terakhir, digulingkan pada 1979, dan sejak itu Amerika Serikat menjadi rumahnya. Namun, jarak ribuan kilometer tak membuatnya diam. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat gelombang protes melanda Iran di awal 2026, Pahlavi justru makin vokal. Dari jauh, ia mendorong aksi massa yang lebih besar dan menawarkan diri sebagai suara alternatif sebuah suara yang pro-demokrasi dan sekuler, yang menginginkan perubahan rezim.

Lahir tahun 1960, ia adalah putra tertua Shah Mohammad Reza Pahlavi dan Permaisuri Farah. Gelar Putra Mahkota disandangnya sejak usia belia, tujuh tahun, tepat saat upacara penobatan resmi ayahnya berlangsung pada 1967. Sayangnya, takdir berkata lain. Revolusi 1979 yang menggulingkan monarki pro-AS mengubah segalanya. Pahlavi, yang kala itu sedang menjalani pelatihan pilot tempur di AS, tak pernah lagi bisa pulang. Ia lalu melanjutkan studi ilmu politik di University of Southern California, dan memutuskan menetap untuk selamanya di sana. Kini, aktivitasnya berpusat pada advokasi melawan rezim Tehran.

Lalu, apa sebenarnya rencana Pahlavi?

“Misi tunggal hidup saya cuma satu: menempatkan rakyat Iran pada posisi di mana mereka bisa menentukan nasib sendiri lewat pemilu yang bebas dan adil,” begitu pengakuannya pada sebuah wawancara tahun 2023. “Begitu hari itu tiba, saat rakyat benar-benar memilih di bilik suara, misi politik saya selesai.”

Meski ia kerap bicara tentang referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan, Pahlavi juga tak sepenuhnya pasif. Ia berusaha memosisikan diri sebagai figur kunci dalam setiap skenario transisi bahkan mungkin untuk kepemimpinan jangka panjang. Contohnya, saat ketegangan Israel-Iran memuncak dalam perang 12 hari bulan Juni lalu, ia secara terbuka menawarkan diri untuk memimpin pemerintahan sementara jika rezim jatuh.

“Saya hadir hari ini untuk menyerahkan diri kepada sesama warga, untuk memimpin mereka menuju jalur perdamaian dan transisi demokratis,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Paris. “Saya tidak sedang memburu kekuasaan politik. Saya hanya ingin membantu bangsa besar kita melalui momen kritis ini, menuju stabilitas, kebebasan, dan keadilan.”

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah rencana transisi yang berlandaskan prinsip integritas wilayah, kebebasan individu, kesetaraan, serta pemisahan agama dan negara. “Bentuk akhir demokrasi nanti akan ditentukan rakyat Iran lewat referendum nasional,” tegasnya. Pahlavi juga tak menutup kemungkinan Iran menjadi monarki konstitusional, mirip beberapa negara lain yang masih punya raja seremonial dengan kekuasaan eksekutif di tangan parlemen.

Figur simbolis di mata banyak orang

Sudah lima dekade diasingkan, Pahlavi dan keluarganya masih punya basis dukungan yang solid di kalangan diaspora Iran. Banyak kelompok yang paling lantang mendukungnya aktif di media dan media sosial. Tapi, ini justru jadi masalah. Karena akses informasi di dalam Iran sangat dibatasi, sulit sekali mengukur sebenarnya seberapa besar dukungan untuknya di dalam negeri. Apalagi, bagi generasi muda Iran yang lahir setelah revolusi, monarki adalah sesuatu yang asing. Pertanyaan besarnya: akankah publik Iran pada 2026 mau menerima kembalinya sistem kerajaan?