PDIP Tegaskan Diri Sebagai Penyeimbang, Desak Pencegahan Otoritarian Populis

Rapat Kerja Nasional pertama PDIP akhirnya resmi ditutup. Dari forum yang digelar di Ancol, Jakarta Utara itu, tercetus 21 butir rekomendasi. Tanggalnya, Senin, 12 Januari 2026.

Butir-butir rekomendasi itu cukup beragam. Intinya sih, PDIP menegaskan diri sebagai partai penyeimbang. Mereka juga mendesak semua pihak agar mencegah praktik otoritarian populis tumbuh subur.

Jamaluddin Idham, Ketua DPD PDIP Aceh, yang membacakan hasil keputusan rapat.

"Rakernas I Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang. Tujuannya jelas, untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Orientasi akhirnya ya kesejahteraan rakyat, sesuai cita-cita kemerdekaan kita dulu,"

Begitu penegasan Jamaluddin. Menurut partai, demokrasi Indonesia cuma bisa ditingkatkan kalau fungsi kontrol dan penyeimbang jalan. Caranya? Harus kritis, tapi juga efektif.

"Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara secara kritis dan efektif. Ini bisa ditempuh lewat pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara bagi semua parpol, dan reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Penguatan masyarakat sipil dan kebebasan pers juga mutlak, termasuk perlindungan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang sudah dijamin UUD 1945,"

Di sisi lain, PDIP tak lupa menyoroti soal kedaulatan. Komitmen untuk memperkokoh kedaulatan politik nasional dan berkepribadian dalam budaya ditegaskan ulang. Mereka secara tegas menolak segala bentuk tekanan atau dominasi asing. Pemerintah pun didesak untuk bersikap lebih tegas menolak pelanggaran kedaulatan.

Nah, soal isu otoritarian populis ini jadi perhatian serius. PDIP mendorong semua elemen bangsa untuk mencegahnya. Namun begitu, cita-cita Reformasi 1998 harus tetap dijaga dan ditegakkan, tidak boleh dilupakan.

"Mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita reformasi. Khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan KKN, dan penguatan peran pers yang bebas. Suara-suara kritis dari masyarakat sipil juga harus dilindungi dari kriminalisasi,"

"Termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan bermartabat. Penguatan partai politik, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, juga penting. Serta, menempatkan TNI dan Polri pada fungsi utamanya masing-masing, sesuai marwah dan sejarah pembentukannya,"

Demikianlah sejumlah poin kunci yang mengemuka. Rakernas ini jelas memberi sinyal kuat tentang posisi dan arah politik PDIP ke depan. Sebagai partai penyeimbang, mereka tampaknya siap bersuara lantang.