PDIP Tahan Sikap Soal Pilkada Lewat DPRD, Tunggu Rakernas 2026

Wacana soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat, ramai jadi perbincangan. Menanggapi hal ini, PDIP memilih untuk tak buru-buru ambil sikap. Mereka akan menentukan posisi resmi partai setelah rangkaian Rakernas pertama tahun 2026 selesai digelar.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan banyak masukan. "Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas," ujarnya di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Hasto, segala pertimbangan mulai dari filosofis, ideologis, hingga teknis penyelenggaraan pemilu akan dirangkum dalam sebuah rekomendasi. "Jadi belum diputuskan," tegasnya.

Di sisi lain, Hasto menekankan bahwa PDIP adalah partai demokrasi. Karena itu, mereka merasa penting untuk mendengar suara kadernya di daerah terlebih dahulu sebelum bicara. "Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia, jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan," tuturnya.

Nuansa perjalanan sejarah partai juga turut mewarnai rakernas hari itu. Ditayangkanlah rekam jejak dan biografi politik Soekarno serta Megawati Soekarnoputri, yang menjadi fondasi perjuangan partai.

"Dalam biografi tersebut disebutkan tugas dari Presiden kelima saat itu ketika mengadakan pemilu presiden secara langsung yang pertama," ungkap Hasto.

Dari tayangan itu, pesan Ketum Megawati pun mengemuka. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat sebagai roh reformasi harus dijaga betul.

"Dan, dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye," pungkas Hasto menegaskan.