“Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan. Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ungkap Megawati.
Ia lantas menyoroti praktik pengalihan fungsi alam yang kerap dibungkus dalih pembangunan. Menurut Presiden kelima RI itu, yang terjadi justru adalah potret pembangunan yang timpang dan tak adil.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” kritiknya.
Megawati meyakini, bencana di Sumatera bukan semata kehendak alam. Ulah manusia punya peran besar. Kawasan hulu yang mestinya jadi penyangga kehidupan dan penyerap air, telah berubah jadi ladang eksploitasi.
“Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis,” paparnya.
Akibatnya bisa ditebak. Saat hujan turun, air tak lagi terserap dengan baik. Alih-alih menjadi sumber kehidupan, ia berubah menjadi kekuatan penghancur yang menghantam hilir.
“Ia menyapu pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan rakyat kecil yang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” tutup Megawati.
Artikel Terkait
Truk Angkut Limbah Besi Tabrak 8 Kendaraan di Bekasi, Diduga Gagal Rem
Polres Pelabuhan Tanjungperak Gelar Patroli Cipkon, Kawasan Rawan Aman Kondusif
Jaksa Tuntut Eks Petinggi Pertamina 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi LNG
MK Gelar Purnabakti Hakim Anwar Usman, Sambut Dua Hakim Konstitusi Baru