Anwar Ibrahim dan Janji Reformasi di Tengah Bayang-Bayang Vonis Najib

Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar sendiri tak luput dari kontroversi. Anwar dituding nepotisme setelah putrinya, Nurul Izzah Anwar, naik ke posisi senior di internal partai. Langkah itu bahkan memicu pengunduran diri dua menteri kabinet sebagai bentuk protes pada Mei tahun lalu.

Belum reda, pada Desember, mantan sekretaris politik senior Anwar, Shamsul Iskandar Mohd Akin, didakwa menerima suap terkait izin pertambangan di Kalimantan Utara. Shamsul membantah semua tuduhan itu.

Babak Baru Pasca-Vonis Najib

Norhaslinda Jamaiudin, Kepala Departemen Ilmu Politik di International Islamic University Malaysia, memberi penilaian. Menurutnya, pemerintahan Anwar punya komitmen nyata memberantas korupsi. Tapi berbagai inisiatif itu kerap tertutupi oleh perkara hukum yang saling bertabrakan dan melibatkan pejabat terpilih.

Posisi politik Anwar belakangan ini juga makin rapuh. Koalisi Pakatan Harapan-nya hanya menang satu kursis dari seluruh daerah pemilihan yang diikuti di Sabah akhir November lalu sebuah kemunduran yang signifikan. Polemik seputar nasib Najib Razak pun menggoyang soliditas koalisi. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, sampai menyerukan partainya keluar dari koalisi dan menjadi oposisi yang “bermartabat”.

Tapi akhir 2025 membawa angin segar bagi pendukung reformasi. Tanggal 26 Desember, pengadilan menyatakan Najib bersalah atas pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara 1MDB terbesar yang pernah dihadapinya, dengan nilai dana sekitar 700 juta dolar AS.

Najib memang sudah menjalani hukuman sebelumnya. Hukumannya sempat dipotong setengah lewat pengampunan kerajaan, sehingga ia diperkirakan bebas pada 2028. Ia lalu mengajukan permohonan untuk menjalani sisa hukuman dalam bentuk tahanan rumah.

Permohonan itu ditolak pengadilan Malaysia pada akhir Desember. Majelis hakim justru menjatuhkan tambahan hukuman 15 tahun penjara plus denda yang sangat besar. Sebuah keputusan yang menutup celah yang selama ini dikhawatirkan kritikus sebagai “jalan keluar” bagi mantan perdana menteri itu.

Mencegah 1MDB Jilid Dua

Bagi banyak rakyat Malaysia, vonis terbaru Najib adalah pengingat bahwa sistem hukum mereka masih bisa bekerja. Ini juga sinyal bahwa era skandal 1MDB mungkin mulai mendekati akhir. Para aktivis berharap momentum ini dimanfaatkan untuk membangun mekanisme pencegahan, bukan sekadar menghukum pelaku masa lalu.

Indikasi pengawasan tingkat tinggi mulai terlihat di luar kasus 1MDB. Akhir Desember, lembaga antikorupsi Malaysia menggeledah sejumlah perusahaan yang diduga terlibat suap proyek pengadaan militer. Sebelumnya, perwira tertinggi Angkatan Darat juga dinonaktifkan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Lalu, pada 5 Januari, Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia mengumumkan telah membuka penyelidikan terhadap 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek militer.

“Bagi pemerintahan persatuan, ini peluang untuk mengambil langkah tegas,” kata Jamaiudin.

“Reformasi yang menyeluruh dan luas sangat diperlukan agar pemerintah saat ini bisa memulihkan kepercayaan publik yang sudah lama terkikis,” tegasnya.

Meski begitu, para analis mengingatkan adanya risiko. Tanpa program yang jelas, agenda reformasi bisa jadi cuma drama ruang sidang belaka. Tanpa aturan baru yang mampu memastikan akuntabilitas setiap pejabat negara, semua janji bisa menguap begitu saja.