Prabowo di Reruntuhan: Saat Kunjungan Presiden Menjadi Penggerak Birokrasi

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang di penghujung tahun 2025, tak bisa dipandang sebelah mata. Wilayah-wilayah itu memang porak-poranda, menanggung beban terberat dari bencana yang melanda Sumatra. Korban jiwa, infrastruktur hancur, kehidupan sosial-ekonomi warga pun lumpuh. Di tengah situasi seperti itu, kehadiran seorang kepala negara punya arti yang jauh lebih dalam dari sekadar pencitraan.

Secara kebijakan, kedatangannya bukan cuma gestur simbolis belaka. Itu adalah alat kepemimpinan. Sebuah penegasan otoritas yang, mau tak mau, memaksa seluruh lini birokrasi bergerak lebih cepat. Efek koordinatifnya yang terasa, itulah yang memberi makna. Bukan sekadar emosi atau simpati yang ditunjukkan.

Pengalaman dari berbagai krisis sebelumnya sering membuktikan satu hal: masalahnya jarang terletak pada aturan yang tak ada. Justru, yang kerap terjadi adalah lemahnya sinkronisasi di lapangan. Nah, di sinilah peran Presiden datang. Kehadirannya apalagi jika berulang bisa memotong birokrasi yang berbelit, menyelaraskan kerja kementerian, BNPB, TNI-Polri, dan pemda. Arahnya jadi lebih jelas, setidaknya untuk sementara.

Efeknya sendiri sudah mulai kelihatan. Ambil contoh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang. Beberapa waktu lalu, tempat itu viral. Halamannya dipenuhi kayu, lumpur, dan sisa-sisa banjir bandang yang mengerikan.

Tapi lihat sekarang. Dalam waktu yang relatif singkat, area pesantren itu sudah bersih dan kembali berfungsi.

Perubahan ini tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada kerja terpadu dari aparat, relawan, dan pemerintah daerah yang bergerak lebih gesit. Dan semua itu, menurut sejumlah saksi di lapangan, mendapatkan dorongan ekstra setelah perhatian dan arahan langsung dari Presiden.

Kasus ini menunjukkan sesuatu: kehadiran pemimpin tertinggi, terlebih jika lebih dari sekali, benar-benar meningkatkan sense of urgency di lapangan. Koordinasi jadi lebih rapat. Prioritas lebih terang. Eksekusi pun lebih fokus. Dalam konteks penanganan bencana, nilai tambahnya ya di situ. Bukan pada sorotan kamera, tapi pada percepatan kerja nyata.

Namun begitu, kita juga harus membaca kehadiran ini dengan kepala dingin. Ia bukan tujuan akhir, melainkan pemantik. Ukuran keberhasilannya bukan cuma pada kehadiran fisik sang pemimpin, tapi pada apa yang menyusul setelahnya. Pembagian peran yang jelas, pendataan yang cepat, dan tindak lanjut yang pasti. Kehadiran Presiden pada dasarnya menegaskan prioritas: pemulihan bencana adalah agenda utama negara, bukan isu sampingan.

Di sisi lain, di tengah perdebatan panjang soal perlunya status darurat bencana nasional, langkah Prabowo ini juga mengirim pesan. Negara memilih untuk bertindak dulu, sambil tetap mengevaluasi kebijakan yang ada. Pendekatan semacam ini cukup relevan dalam krisis, di mana kecepatan seringkali lebih menentukan daripada berdebat soal prosedur. Tentu saja, semuanya harus tetap dalam bingkai akuntabilitas.

Ada juga dimensi empatik ketika seorang Presiden memilih menginap di lokasi bencana. Itu sah-sah saja. Tapi dalam perspektif kebijakan publik, empati baru bermakna bila ia diterjemahkan jadi keputusan konkret dan terukur. Empati yang diikuti komando jelas dan tindak lanjut lapangan, itulah yang membangun legitimasi tindakan negara.

Sekaligus, kehadiran ini menjadi cermin bagi tata kelola kebencanaan kita. Ketika intervensi pusat terbukti mempercepat segalanya, itu justru mengingatkan kita pada pekerjaan rumah yang besar: penguatan kapasitas pemerintah daerah. Respons terhadap bencana tidak boleh selalu bergantung pada momentum kedatangan pejabat dari Jakarta. Kehadiran Presiden harus dibaca sebagai teladan, sekaligus pengingat untuk perbaikan kelembagaan.

Memberi apresiasi itu penting, tentu saja. Tapi apresiasi yang sehat harus proporsional. Jangan sampai pujian yang berlebihan justru menutup ruang untuk evaluasi kritis. Pujian yang tepat sasaran justru membantu publik membedakan mana kepemimpinan yang benar-benar bekerja, dan mana yang sekadar narasi.

Pada akhirnya, semua ini baru awal. Kehadiran pemimpin di lokasi bencana hanyalah titik start bagi kerja negara, bukan garis finis. Nilainya akan diuji oleh konsistensi di hari-hari berikutnya. Apakah koordinasi yang sudah dibangun tetap solid? Apakah pemulihan berjalan sesuai rencana? Dan yang paling penting, apakah warga yang terdampak benar-benar merasakan perubahan seperti secercah harapan yang mulai terlihat di Aceh Tamiang?

Di situlah kepemimpinan sesungguhnya diuji. Bukan dihitung dari frekuensi kunjungan, tapi diukur dari sejauh mana kunjungan itu mampu menggerakkan seluruh mesin negara. Agar bekerja lebih efektif, lebih cepat, dan lebih berpihak pada mereka yang paling menderita.

Eki Baihaki.
Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan.