Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perdebatan Panjang di Senayan

Di gedung parlemen Senayan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyikapi beragam suara yang muncul soal wacana pemilihan kepala daerah. Dia mengaku menghormati penuh pendapat setiap partai politik, termasuk yang menolak usulan pilkada melalui DPRD. Menurutnya, setiap partai punya prinsipnya sendiri-sendiri.

"Dinamika seperti itu kan wajar terjadi," ujar Eddy, Selasa lalu. "Untuk isu-isu tertentu, masing-masing partai punya standing position-nya. Kami tentu menghormati posisi semua partai."

Sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Eddy melihat peluang berdiskusi justru terbuka lebar. Hal itu akan dibahas nanti di DPR. Yang penting, katanya, kepentingan masyarakat harus jadi yang utama.

"Tapi ruang dialog itu ada," sambungnya. "Dengan dialog, kita bisa mencari titik temu di antara semua pemangku kepentingan. Tujuannya satu: mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segalanya."

Di sisi lain, Eddy tak menampik bahwa politik transaksional terasa sangat kuat selama Pemilu 2024. Dia berharap ada payung hukum baru yang bisa meminimalkan praktik money politics itu. "Undang-Undang Pemilu perlu dievaluasi," tegasnya. "Kondisi di lapangan selalu berubah. Terutama kita lihat di Pemilu kemarin, politik uang dan mahalnya biaya politik sangat terasa."

Wacana ini sendiri memantik penolakan dari sejumlah elite PDIP. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan keras wacana kembali ke sistem perwakilan. Baginya, itu seperti mundur ke belakang.

"Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke masa di mana rakyat tidak terlibat memilih pemimpinnya?" kata Deddy akhir Desember lalu. "Bangsa lain berusaha memperbaiki demokrasi, kenapa kita justru ingin kembali ke masa lalu yang buruk?"

Pendapat serupa datang dari koleganya, Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, mengambil hak pilih langsung dari rakyat hanya akan memicu kemarahan. Alih-alih mengubah sistem, lebih baik perbaiki yang sudah ada.

"Dalam demokrasi, ada hukum tak tertulis: apa yang sudah diberikan ke rakyat, pantang diambil kembali," ujar Andreas. "Perubahan sistem kita memang terlalu cepat dulu, dari DPRD lalu langsung ke rakyat. Tapi sekarang, yang perlu dibenahi adalah pelaksanaannya, bukan sistemnya."

Jadi, perdebatan masih panjang. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengevaluasi sistem. Di sisi lain, kekhawatiran akan kemunduran demokrasi langsung begitu nyata. Eddy Soeparno dan kawan-kawan di parlemen tampaknya masih punya banyak pekerjaan rumah.