Wacana ini sendiri memantik penolakan dari sejumlah elite PDIP. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan keras wacana kembali ke sistem perwakilan. Baginya, itu seperti mundur ke belakang.
"Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke masa di mana rakyat tidak terlibat memilih pemimpinnya?" kata Deddy akhir Desember lalu. "Bangsa lain berusaha memperbaiki demokrasi, kenapa kita justru ingin kembali ke masa lalu yang buruk?"
Pendapat serupa datang dari koleganya, Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, mengambil hak pilih langsung dari rakyat hanya akan memicu kemarahan. Alih-alih mengubah sistem, lebih baik perbaiki yang sudah ada.
"Dalam demokrasi, ada hukum tak tertulis: apa yang sudah diberikan ke rakyat, pantang diambil kembali," ujar Andreas. "Perubahan sistem kita memang terlalu cepat dulu, dari DPRD lalu langsung ke rakyat. Tapi sekarang, yang perlu dibenahi adalah pelaksanaannya, bukan sistemnya."
Jadi, perdebatan masih panjang. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengevaluasi sistem. Di sisi lain, kekhawatiran akan kemunduran demokrasi langsung begitu nyata. Eddy Soeparno dan kawan-kawan di parlemen tampaknya masih punya banyak pekerjaan rumah.
Artikel Terkait
Oracle PHK Ribuan Karyawan demi Investasi AI, Tapi Gaji CFO Baru Capai Miliaran Rupiah
BEI Ungkap 9 Emiten dengan Kepemilikan Saham Terlalu Terkonsentrasi
Presiden Prabowo Dikawal Enam Jet Tempur dalam Penerbangan ke Magelang, Sambut HUT ke-80 TNI AU
Pemerintah Arahkan Motor Listrik untuk Pasar Domestik, Motor BBM Digenjot Ekspor