Operasi AS di Caracas: Penangkapan Maduro dan Pertanyaan Hukum yang Menggantung

Operasi militer Amerika Serikat di Caracas berakhir dengan kejutan yang mengguncang: Presiden Venezuela Nicolas Maduro berhasil ditangkap. Tapi, benarkah langkah Washington ini sah secara hukum?

Menurut laporan Reuters pada Minggu, 4 Januari 2026, penangkapan ini bukanlah aksi spontan. Ia menjadi puncak dari tekanan berbulan-bulan yang digencarkan pemerintahan Donald Trump terhadap Venezuela. Tak pelak, langkah AS ini langsung memantik kecaman dari sejumlah pemimpin dunia.

Semuanya terjadi pada Sabtu dini hari yang sunyi. Serangan mendadak oleh pasukan AS mendahului penangkapan Maduro. Pemerintah AS sendiri selama ini kerap menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah operasi itu, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, langsung dibawa keluar dari Venezuela menuju wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Trump memang sudah lama mendesak Maduro untuk lengser. Tuduhannya berat: sang presiden didakwa melindungi kartel narkoba. Bahkan, Trump secara terbuka menuding Maduro dan jaringan narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat obat-obatan terlarang.

Konflik ini sudah memanas sejak lama. Catatan sejak September 2025 menunjukkan, pasukan AS telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terpisah. Sasaran mereka adalah kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba dari Venezuela, beroperasi di perairan Karibia dan Pasifik.

Namun begitu, banyak ahli hukum yang angkat bicara. Mereka melihat operasi militer langsung di ibu kota negara berdaulat seperti ini bermasalah. Menurut mereka, aksi Amerika Serikat sangat mungkin melanggar aturan, baik hukum domestik AS sendiri maupun hukum internasional yang berlaku.