Kemenag Pacu Transparansi Digital, Akuntabilitas Layanan Agama Jadi Taruhan

Di tengah gelombang transformasi digital layanan publik, Kementerian Agama menempatkan keterbukaan informasi sebagai fondasi utama. Bukan cuma soal aturan, tapi ini soal kepercayaan. Melalui berbagai terobosan digital, mereka berupaya agar masyarakat bisa mengakses layanan dengan lebih gampang, cepat, dan yang paling penting: transparan.

Menurut Tobib Al Ashhar, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, prinsip keterbukaan ini jauh lebih dalam dari sekadar kewajiban administratif belaka. Ini adalah bentuk nyata akuntabilitas yang harus benar-benar dirasakan orang banyak.

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas pelayanan. Masyarakat juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama,”

ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Dia menegaskan, kewajiban Kemenag adalah menunjukkan program, hasil kerja, dan layanannya secara terbuka. Tujuannya jelas: agar publik paham betul apa yang sedang dikerjakan pemerintah, khususnya di ranah yang sensitif seperti agama dan pendidikan keagamaan. Baginya, transparansi adalah cara paling jitu untuk membuktikan kehadiran negara dan memastikan manfaatnya sampai ke warga.

Berbagai capaian sudah diraih, tentu saja. Kemenag beberapa kali dapat apresiasi dari lembaga independen. Layanan digitalnya pun kian diperkuat. Masyarakat sekarang bisa mengakses banyak hal lewat website resmi atau aplikasi Pusaka Super App. Di sana tersedia layanan nikah online, data pendidikan, jadwal ibadah, sampai ruang konsultasi keagamaan. Cukup lengkap.

Namun begitu, Tobib mengakui bahwa tantangannya masih besar. Tidak mudah menyamakan standar keterbukaan informasi di ribuan satuan kerja, dari pusat hingga ke daerah-daerah yang jauh. Kendala utama seringkali terletak pada pemutakhiran data, kesiapan infrastruktur digital, dan kemampuan teknis personel di lapangan.

“Data ini menjadi hal yang sangat pokok dalam mengambil kebijakan, sehingga admin di madrasah, kanwil, kabupaten, semuanya harus terus melakukan pembaruan,”

jelasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Kemenag mengandalkan sistem komando vertikal. Instruksi dari pusat disalurkan secara seragam ke seluruh jajaran, baik lewat rapat kerja nasional yang besar maupun forum breakfast meeting rutin dua minggu sekali. Semua diwajibkan mengikuti, baik secara daring maupun tatap muka langsung.

Di sisi lain, Kemenag juga sangat berhati-hati dalam menangani isu-isu sensitif terkait agama. Pemilihan diksi dan momentum penyampaian informasi dipertimbangkan matang-matang. Kerumitan isu keagamaan menuntut akurasi tinggi agar tidak memicu kesalahpahaman yang berlarut-larut di ruang publik.

Tobib menambahkan, masyarakat didorong untuk memaksimalkan semua kanal yang sudah disediakan. Layanan berbasis website dan aplikasi itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari jadwal salat hingga konsultasi hukum Islam, dengan data yang telah diverifikasi.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan informasi keterbukaan publik di Kementerian Agama itu sebaik-baiknya,”

katanya.

Ke depan, targetnya jelas: seluruh satuan kerja harus informatif dan mudah diakses. Bahkan, tingkat transparansi ini akan jadi salah satu indikator penilaian kinerja para pejabat. Dengan begitu, layanan yang diberikan betul-betul mencerminkan prinsip akuntabilitas yang mereka gaungkan.

Intinya, Kemenag ingin keterbukaan informasi menjelma menjadi budaya kerja yang hidup, bukan sekadar jargon yang terpampang di poster. Budaya yang betul-betul dijalankan hingga ke tingkat paling bawah.