Kemenag Pacu Transparansi Digital, Akuntabilitas Layanan Agama Jadi Taruhan

Untuk mengatasi hal itu, Kemenag mengandalkan sistem komando vertikal. Instruksi dari pusat disalurkan secara seragam ke seluruh jajaran, baik lewat rapat kerja nasional yang besar maupun forum breakfast meeting rutin dua minggu sekali. Semua diwajibkan mengikuti, baik secara daring maupun tatap muka langsung.

Di sisi lain, Kemenag juga sangat berhati-hati dalam menangani isu-isu sensitif terkait agama. Pemilihan diksi dan momentum penyampaian informasi dipertimbangkan matang-matang. Kerumitan isu keagamaan menuntut akurasi tinggi agar tidak memicu kesalahpahaman yang berlarut-larut di ruang publik.

Tobib menambahkan, masyarakat didorong untuk memaksimalkan semua kanal yang sudah disediakan. Layanan berbasis website dan aplikasi itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari jadwal salat hingga konsultasi hukum Islam, dengan data yang telah diverifikasi.

katanya.

Ke depan, targetnya jelas: seluruh satuan kerja harus informatif dan mudah diakses. Bahkan, tingkat transparansi ini akan jadi salah satu indikator penilaian kinerja para pejabat. Dengan begitu, layanan yang diberikan betul-betul mencerminkan prinsip akuntabilitas yang mereka gaungkan.

Intinya, Kemenag ingin keterbukaan informasi menjelma menjadi budaya kerja yang hidup, bukan sekadar jargon yang terpampang di poster. Budaya yang betul-betul dijalankan hingga ke tingkat paling bawah.