Cak Imin Buka Suara: Kembalikan Pilkada ke DPRD, Biaya Langsung Dinilai Selangit

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, kembali menegaskan dukungan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, sikap ini bukan hal baru. Bahkan, sudah dipegang sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu.

"Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,"

ungkap Cak Imin lewat sebuah unggahan di platform X, Jumat lalu. Pernyataannya itu, katanya, boleh dikutip untuk diketahui publik.

Nah, soal alasan di balik dukungan itu, Cak Imin menyebutnya sederhana. Sistem pemilihan langsung dinilai memberatkan. Biayanya selangit, ruang untuk kecurangan pun terbuka lebar. Belum lagi, sulit mengharapkan netralitas aparatur sepenuhnya dalam gelaran pilkada langsung.

"Alasannya sederhana: biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,"

tegasnya. Ia merasa, hasil dari sistem langsung selama ini juga kurang memuaskan. Tak banyak kepala daerah yang benar-benar mandiri dan kuat muncul dari proses itu.

"Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perppu. Produk Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,"