Cak Imin Buka Suara: Kembalikan Pilkada ke DPRD, Biaya Langsung Dinilai Selangit

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, kembali menegaskan dukungan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, sikap ini bukan hal baru. Bahkan, sudah dipegang sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu.

"Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,"

ungkap Cak Imin lewat sebuah unggahan di platform X, Jumat lalu. Pernyataannya itu, katanya, boleh dikutip untuk diketahui publik.

Nah, soal alasan di balik dukungan itu, Cak Imin menyebutnya sederhana. Sistem pemilihan langsung dinilai memberatkan. Biayanya selangit, ruang untuk kecurangan pun terbuka lebar. Belum lagi, sulit mengharapkan netralitas aparatur sepenuhnya dalam gelaran pilkada langsung.

"Alasannya sederhana: biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,"

tegasnya. Ia merasa, hasil dari sistem langsung selama ini juga kurang memuaskan. Tak banyak kepala daerah yang benar-benar mandiri dan kuat muncul dari proses itu.

"Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perppu. Produk Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,"

tambahnya dengan nada kecewa.

Di sisi lain, wacana ini memang sedang hangat. Partai Golkar, misalnya, baru saja merampungkan Rapimnas. Salah satu poin kesepakatan yang mencuat adalah usulan serupa: pilkada melalui DPRD. Mereka juga mendorong koalisi permanen yang lebih ideologis, bukan sekadar taktik sesaat.

"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,"

jelas Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya.

Soal pilkada, Bahlil menyatakan partainya mengusulkan sistem perwakilan itu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Tentu dengan catatan, partisipasi publik harus tetap jadi prioritas dalam prosesnya.

Gelombang dukungan pun mulai terlihat. Tak hanya PKB dan Golkar, sejumlah partai lain seperti NasDem dan Gerindra juga mulai membuka suara. Mereka ikut mengkaji, atau setidaknya, menyimak usulan perubahan sistem pilkada ini dengan saksama. Perdebatan panjang tampaknya akan segera dimulai.