Indonesia di Ujung Tanduk: Krisis Lingkungan 2025 dan Pilihan Berat Menuju 2026

Menjelang akhir 2025, Indonesia seperti menahan napas. Rentetan bencana, desakan pembangunan, dan kualitas lingkungan yang terus merosot bertabrakan dalam satu momen yang sungguh genting. Ini bukan lagi soal cuaca semata, tapi sudah jadi persoalan nasional yang menentukan arah kita ke depan.

Angkanya sendiri sudah bicara keras. Hingga 26 Desember lalu, BNPB mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera mencapai 1.135 orang. Bayangkan, bencana yang melanda 52 kabupaten dan kota itu juga merusak lebih dari 157 ribu rumah. Jembatan, sekolah, puskesmas ratusan fasilitas publik luluh lantak. Skala kehancurannya begitu masif, menunjukkan betapa kita sedang berhadapan dengan krisis ekologis yang sistemik.

Bencana yang Berulang dan Pola yang Sama

Sepanjang tahun ini, hampir 3.000 kejadian bencana tercatat. Banjir dan cuaca ekstrem mendominasi, lalu disusul tanah longsor serta karhutla. Polanya selalu sama, seolah mengulang rekaman lama. Memang, curah hujan ekstrem kerap disalahkan. Tapi sebenarnya, akar masalahnya ada di hilangnya daya dukung lingkungan kita.

Deforestasi, alih fungsi lahan, daerah aliran sungai yang rusak semua itu memperbesar risiko secara drastis. Tanpa hutan yang cukup, air hujan yang turun langsung berubah jadi aliran merusak, menghantam apa saja di depannya.

Respons pemerintah dengan menetapkan status darurat dan membangun hunian sementara patut dapat apresiasi. Tapi, ya, penanganannya tak boleh berhenti di situ. Perlu evaluasi menyeluruh soal tata kelola lingkungan, dan itu harus jadi prioritas. Rencana Kementerian LHK untuk menyelesaikan evaluasi dampak lingkungan di Sumatera pada Maret 2026 nanti adalah langkah bagus. Asal, tentu saja, diikuti dengan tindakan korektif yang nyata dan tegas.

Namun begitu, krisis ini punya banyak wajah. Di kota-kota besar, kerentanannya muncul dengan bentuk lain yang tak kalah serius.

Dinamika Lingkungan Perkotaan

Ambil contoh Jakarta. Di pertengahan 2025, ibukota sempat menyandang status kota dengan udara terburuk se-Asia Tenggara. Polusi dari emisi kendaraan dan pembangkit listrik batu bara jadi biang keladinya. Memasuki Desember, situasi membaik ke kategori 'sedang' berkat intensitas hujan yang meningkat.

Tapi jangan salah, perbaikan ini sifatnya sangat sementara. Ketergantungan pada faktor alam justru mengungkap kelemahan kebijakan kita. Tanpa transisi energi yang serius dan perbaikan transportasi publik yang masif, polusi udara itu akan kembali mencekik begitu musim kemarau tiba.

Pertumbuhan Ekonomi dan Dilema Lingkungan