Indonesia di Ujung Tanduk: Krisis Lingkungan 2025 dan Pilihan Berat Menuju 2026

Di tengah segala tekanan itu, ekonomi nasional ternyata cukup tangguh. Pertumbuhan di kuartal III 2025 mencapai 5,04%, didorong sektor manufaktur dan ekspor. Investasi di hilirisasi nikel, terutama di Sulawesi dan Indonesia timur, jadi penyumbang utama.

Capaian ini sering diklaim sebagai fondasi menuju ekonomi hijau. Tapi hati-hati. Hilirisasi mineral tanpa standar keberlanjutan yang ketat justru menyimpan risiko besar. Pembukaan lahan baru, tekanan ke kawasan hutan, hingga konflik sosial di sekitar tambang adalah konsekuensi yang harus diantisipasi dari sekarang.

Pembangunan berkelanjutan itu soal keseimbangan. Tanpa pengawasan lingkungan yang kuat, agenda hijau bisa jadi sekadar jargon kosong belaka.

Menatap 2026 dengan Kewaspadaan Baru

Ada sedikit angin segar. BMKG memprediksi fase La Niña lemah akan berakhir sekitar Maret 2026, menuju kondisi netral. Stabilitas iklim ini mestinya jadi ruang bagi kita untuk bernapas dan merencanakan pembangunan dengan lebih terukur.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3% di tahun depan, fokus pada industri dan swasembada. Target itu hanya masuk akal jika kebijakan lingkungan jadi fondasi utamanya, bukan sekadar pelengkap.

Rencana memperkuat sistem peringatan dini berbasis dampak, misalnya, harus jadi prioritas. Sistem yang bisa memberi informasi lokasi terdampak secara rinci bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tapi teknologi saja tak cukup. Kesiapan pemerintah daerah, tata ruang yang baik, dan literasi masyarakat soal bencana adalah penentu keberhasilannya.

Momentum Koreksi Arah

Pengalaman pahit sepanjang 2025 ini adalah pelajaran yang mahal harganya. Ribuan nyawa melayang, ratusan ribu orang kehilangan rumah, dan biaya pemulihan terus membengkak. Semuanya membuktikan satu hal: pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan selalu berakhir dengan kerugian yang lebih besar.

Maka, 2026 harus jadi tahun untuk membenahi arah. Reformasi tata ruang, perlindungan ekosistem kunci, dan konsistensi kebijakan iklim harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Indonesia ada di persimpangan. Pilihan kita sekarang akan menentukan apakah krisis tahun ini menjadi pelajaran berharga, atau cuma catatan kelam yang akan terulang lagi di masa depan.

Randi Syafutra. Dosen Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung & Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University.