Anggaran Bencana Sumatera Tersedia, Koordinasi BNPB dan Kemenkeu Dinilai Harus Lebih Gesit

Menanggapi pertanyaan sejumlah awak media soal anggaran TNI yang masih bersifat swadaya saat mobilisasi alat untuk bencana Sumatera, harapan saya sederhana: Menkeu dan BNPB perlu merumuskan kebijakan anggaran yang cepat tapi tetap hati-hati. Prudensial, kata lainnya.

Sebenarnya, dari sisi anggaran, masih ada dana siap pakai sekitar Rp 500 miliar yang dialokasikan untuk penanganan bencana di Sumatera pada APBN 2025. Angkanya tidak kecil.

Namun begitu, persoalan yang dihadapi TNI ini seharusnya tak perlu terjadi. BNPB, sebagai leading sector penanganan bencana di wilayah itu, mestinya bisa lebih gesit mengajukan kebutuhan anggaran ke Kementerian Keuangan. Koordinasi yang lamban, ujung-ujungnya ya seperti ini: pihak di lapangan harus berjuang sendiri.

Di sisi lain, saya yakin Menkeu juga akan merespons dengan dukungan anggaran yang cepat jika koordinasi dari BNPB lebih matang. Termasuk untuk kebutuhan mendesak seperti yang dialami TNI AD saat mereka membangun jembatan bailey.

Nah, soal jembatan bailey ini. Ia adalah jembatan darurat, aset yang dimiliki Zeni Tempur TNI AD. Fungsinya vital: membuka akses ke kawasan bencana yang terisolasi. Perannya sangat krusial di saat-saat genting.

Karena itu, sekali lagi, BNPB harus lebih lincah. Kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey sebenarnya tidak terlalu besar. Dengan koordinasi lintas sektor yang baik, hal ini sangat mungkin diselesaikan dengan cepat. Tak perlu berbelit.

Ini harus jadi evaluasi serius ke depannya. Peran koordinasi lintas sektor oleh K/L pemimpin sektor harus ditingkatkan. Jangan sampai penanganan bencana molor hanya karena pola koordinasi antarlembaga berjalan lemah. Rakyat yang menunggu.

Kami sepenuhnya mendukung upaya TNI AD yang memobilisasi segala sumber dayanya. Kami juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk menambah jumlah jembatan bailey guna membuka akses daerah-daerah terpencil di Sumatera.

Kecepatan, itu kunci utamanya. Dalam penanganan bencana, kita tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berliku-liku. Setiap detik berharga.

Dan acuan kita hanya satu: keselamatan rakyat. Cara pandang inilah yang harus menjadi kompas dalam setiap tindakan kita menangani bencana.

Sebagai catatan, dalam APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, sebenarnya juga tersedia alokasi anggaran di BA BUN Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Jika diperlukan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan pemerintah. Syaratnya, Presiden perlu menetapkan Peraturan Presiden khusus untuk mengalokasikannya bagi penanganan bencana di Sumatera.

Intinya, anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera itu ada. Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang solid di lapangan. Tanpa itu, dana sebanyak apa pun bisa jadi tak berarti.

Said Abdullah,
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI