Menjelang 2026, Indonesia Berhadapan dengan Dua PR Besar: Pemulihan Bencana dan Krisis Ekonomi

Menyambut tahun 2026, suasana duka masih pekat menyelimuti Indonesia. Kita semua masih terbayang-bayang bencana dahsyat yang melanda Sumatera. Jutaan warga di sana hidup dalam keprihatinan mendalam, dan jalan pemulihan masih sangat panjang. Inilah pekerjaan rumah besar yang tak bisa ditunda lagi.

Lantas, apa yang harus jadi prioritas di tahun baru nanti? Jawabannya, mungkin, bisa kita telusuri dengan melihat catatan sepanjang 2025 yang hampir berakhir. Realitanya, kerusakan parah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menambah daftar panjang masalah yang butuh perhatian serius. Bahkan, harus masuk skala prioritas utama.

Masalahnya, tahun 2025 sendiri sebenarnya sudah penuh dengan persoalan yang belum tuntas. Harus diakui, tahun ini diwarnai masalah multidimensional yang rumit dan tak bisa dipandang sebelah mata. Aksi demonstrasi besar-besaran dan anarkis di berbagai kota pada Agustus lalu adalah bukti nyata dari kompleksitas itu.

Ada persoalan moral dan etika politik yang menggelinding. Publik jengah dan marah melihat praktik KKN yang masih marak, sehingga tuntutan perampasan aset koruptor mengemuka. Di sisi ekonomi, daya beli masyarakat melemah dan angka pengangguran membengkak. Sementara di ranah hukum, rasa keadilan publik terus tercoreng.

Belum lagi soal institusi negara yang dianggap mengingkari tugas pokok dan fungsinya. Hal ini menuai kecaman luas. Salah satu akibatnya adalah penegakan hukum yang timpang. Layanan publik di sejumlah instansi pun ikut memburuk. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah dengan membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri.

Jadi, saat melangkah ke 2026, peta masalah sebenarnya sudah jelas terhampar. Selain kewajiban mutlak untuk merehabilitasi dan membangun kembali tiga provinsi di Sumatera, ada aspek lain yang tak kalah genting: kinerja ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya langsung terasa. Daya beli melemah, pabrik-pabrik berhenti berproduksi, dan gelombang PHK tak terhindarkan.

Betapa luasnya dampak bencana itu. Hingga 22 Desember 2025, data menunjukkan bencana melanda 52 kabupaten dan kota. Sembilan desa dilaporkan hilang atau hancur total. Lebih dari 147 ribu rumah rusak. Fasilitas umum yang rusak mencapai 1.600 unit, ditambah 145 jembatan. Sekitar 967 gedung sekolah juga menderita kerusakan.

Yang paling memilukan, lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak. Korban meninggal tercatat 1.106 orang, dengan 175 lainnya masih dicari. Dari sekitar satu juta pengungsi, lebih dari 7.000 orang terluka.

Bayangkan kehidupan jutaan warga di sana. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, dengan hampir semua aspek kehidupan porak-poranda oleh endapan lumpur dan material longsor. Sudah pasti, perbaikan segera mutlak diperlukan agar wilayah itu kembali layak huni. Kabar baiknya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 60 triliun untuk pemulihan. Tinggal menunggu koordinasi dan kerja nyata dari kementerian teknis agar harapan warga bisa pulih kembali.