Menjelang 2026, Indonesia Berhadapan dengan Dua PR Besar: Pemulihan Bencana dan Krisis Ekonomi

Selain urusan bencana, masalah ekonomi nasional juga harus segera ditangani dengan kerja nyata. Cakupannya luas: mulai dari gelembung pengangguran yang melemahkan daya beli, UMKM yang sekarat, hingga ancaman bangkrutnya sektor manufaktur karena dibanjiri produk impor ilegal termasuk baju bekas.

Survei Asian Development Bank yang dirilis Kadin Indonesia pada 2020 saja sudah menyebutkan, hampir 50 persen UMKM bangkrut. Angka itu mewakili jutaan pelaku usaha yang tak mampu bertahan. Kebangkrutan mereka tentu menyumbang angka pengangguran. Tekanan serupa juga menghantam manufaktur, memicu gelombang PHK massal sepanjang 2024-2025.

Data BPS per Februari 2025 mencatat, pengangguran meningkat jadi 7,28 juta orang. Angkatan kerja sendiri bertambah 3,67 juta jiwa, menjadi 153,05 juta. Logikanya, penambahan angkatan kerja baru ini berpotensi memperbesar jumlah pengangguran. Bahkan IMF memprediksi tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 bisa mencapai 5 persen.

Nah, itulah gambaran kasar masalah multidimensi yang kita hadapi. Untuk menguatkan ekonomi, dibutuhkan inisiatif dan stimulus baru yang fokus pada pemulihan produktivitas, meningkatkan daya saing produk, menciptakan lapangan kerja, dan mendongkrak kembali daya beli masyarakat.

Para menteri dituntut untuk terus berinovasi, merancang kebijakan solutif yang bisa meredam kompleksitas masalah. Dalam hal ini, inisiatif Kementerian Pertanian patut dicermati. Mereka menyusun strategi transformasi dan investasi di sektor pertanian yang diharapkan berdampak langsung.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, inti dari gerakan ini adalah hilirisasi produk pertanian.

“Salah satu nilai tambahnya adalah kemampuan menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja,” ujarnya.

Inisiatif lain yang tak kalah penting adalah ketegasan melindungi pasar dalam negeri. Dengan penduduk lebih dari 286 juta jiwa, potensi permintaannya sangat besar. Aneh rasanya jika sektor manufaktur dalam negeri justru terancam bangkrut. Karena itu, langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerangi penyelundupan patut diapresiasi. Inisiatif ini relevan jika dikaitkan dengan stimulus penguatan likuiditas perbankan untuk mendukung produktivitas dunia usaha.

Kedua inisiatif menteri tersebut terasa solutif dan relevan untuk mereduksi persoalan saat ini. Kita berharap di tahun 2026 nanti, para pembantu presiden semakin kreatif menggagas terobosan baru. Indonesia memang harus segera mencari jalan keluar dari masalah multidimensi ini. Tantangannya, tentu saja, adalah koordinasi lintas sektor yang solid.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI