Menjelang 2026, Indonesia Berhadapan dengan Dua PR Besar: Pemulihan Bencana dan Krisis Ekonomi

Menyambut tahun 2026, suasana duka masih pekat menyelimuti Indonesia. Kita semua masih terbayang-bayang bencana dahsyat yang melanda Sumatera. Jutaan warga di sana hidup dalam keprihatinan mendalam, dan jalan pemulihan masih sangat panjang. Inilah pekerjaan rumah besar yang tak bisa ditunda lagi.

Lantas, apa yang harus jadi prioritas di tahun baru nanti? Jawabannya, mungkin, bisa kita telusuri dengan melihat catatan sepanjang 2025 yang hampir berakhir. Realitanya, kerusakan parah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menambah daftar panjang masalah yang butuh perhatian serius. Bahkan, harus masuk skala prioritas utama.

Masalahnya, tahun 2025 sendiri sebenarnya sudah penuh dengan persoalan yang belum tuntas. Harus diakui, tahun ini diwarnai masalah multidimensional yang rumit dan tak bisa dipandang sebelah mata. Aksi demonstrasi besar-besaran dan anarkis di berbagai kota pada Agustus lalu adalah bukti nyata dari kompleksitas itu.

Ada persoalan moral dan etika politik yang menggelinding. Publik jengah dan marah melihat praktik KKN yang masih marak, sehingga tuntutan perampasan aset koruptor mengemuka. Di sisi ekonomi, daya beli masyarakat melemah dan angka pengangguran membengkak. Sementara di ranah hukum, rasa keadilan publik terus tercoreng.

Belum lagi soal institusi negara yang dianggap mengingkari tugas pokok dan fungsinya. Hal ini menuai kecaman luas. Salah satu akibatnya adalah penegakan hukum yang timpang. Layanan publik di sejumlah instansi pun ikut memburuk. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah dengan membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri.

Jadi, saat melangkah ke 2026, peta masalah sebenarnya sudah jelas terhampar. Selain kewajiban mutlak untuk merehabilitasi dan membangun kembali tiga provinsi di Sumatera, ada aspek lain yang tak kalah genting: kinerja ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya langsung terasa. Daya beli melemah, pabrik-pabrik berhenti berproduksi, dan gelombang PHK tak terhindarkan.

Betapa luasnya dampak bencana itu. Hingga 22 Desember 2025, data menunjukkan bencana melanda 52 kabupaten dan kota. Sembilan desa dilaporkan hilang atau hancur total. Lebih dari 147 ribu rumah rusak. Fasilitas umum yang rusak mencapai 1.600 unit, ditambah 145 jembatan. Sekitar 967 gedung sekolah juga menderita kerusakan.

Yang paling memilukan, lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak. Korban meninggal tercatat 1.106 orang, dengan 175 lainnya masih dicari. Dari sekitar satu juta pengungsi, lebih dari 7.000 orang terluka.

Bayangkan kehidupan jutaan warga di sana. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, dengan hampir semua aspek kehidupan porak-poranda oleh endapan lumpur dan material longsor. Sudah pasti, perbaikan segera mutlak diperlukan agar wilayah itu kembali layak huni. Kabar baiknya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 60 triliun untuk pemulihan. Tinggal menunggu koordinasi dan kerja nyata dari kementerian teknis agar harapan warga bisa pulih kembali.

Selain urusan bencana, masalah ekonomi nasional juga harus segera ditangani dengan kerja nyata. Cakupannya luas: mulai dari gelembung pengangguran yang melemahkan daya beli, UMKM yang sekarat, hingga ancaman bangkrutnya sektor manufaktur karena dibanjiri produk impor ilegal termasuk baju bekas.

Survei Asian Development Bank yang dirilis Kadin Indonesia pada 2020 saja sudah menyebutkan, hampir 50 persen UMKM bangkrut. Angka itu mewakili jutaan pelaku usaha yang tak mampu bertahan. Kebangkrutan mereka tentu menyumbang angka pengangguran. Tekanan serupa juga menghantam manufaktur, memicu gelombang PHK massal sepanjang 2024-2025.

Data BPS per Februari 2025 mencatat, pengangguran meningkat jadi 7,28 juta orang. Angkatan kerja sendiri bertambah 3,67 juta jiwa, menjadi 153,05 juta. Logikanya, penambahan angkatan kerja baru ini berpotensi memperbesar jumlah pengangguran. Bahkan IMF memprediksi tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 bisa mencapai 5 persen.

Nah, itulah gambaran kasar masalah multidimensi yang kita hadapi. Untuk menguatkan ekonomi, dibutuhkan inisiatif dan stimulus baru yang fokus pada pemulihan produktivitas, meningkatkan daya saing produk, menciptakan lapangan kerja, dan mendongkrak kembali daya beli masyarakat.

Para menteri dituntut untuk terus berinovasi, merancang kebijakan solutif yang bisa meredam kompleksitas masalah. Dalam hal ini, inisiatif Kementerian Pertanian patut dicermati. Mereka menyusun strategi transformasi dan investasi di sektor pertanian yang diharapkan berdampak langsung.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, inti dari gerakan ini adalah hilirisasi produk pertanian.

“Salah satu nilai tambahnya adalah kemampuan menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja,” ujarnya.

Inisiatif lain yang tak kalah penting adalah ketegasan melindungi pasar dalam negeri. Dengan penduduk lebih dari 286 juta jiwa, potensi permintaannya sangat besar. Aneh rasanya jika sektor manufaktur dalam negeri justru terancam bangkrut. Karena itu, langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerangi penyelundupan patut diapresiasi. Inisiatif ini relevan jika dikaitkan dengan stimulus penguatan likuiditas perbankan untuk mendukung produktivitas dunia usaha.

Kedua inisiatif menteri tersebut terasa solutif dan relevan untuk mereduksi persoalan saat ini. Kita berharap di tahun 2026 nanti, para pembantu presiden semakin kreatif menggagas terobosan baru. Indonesia memang harus segera mencari jalan keluar dari masalah multidimensi ini. Tantangannya, tentu saja, adalah koordinasi lintas sektor yang solid.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI