Tito Desak Daerah Pacu Anggaran, Realisasi APBD Masih Terseok

Data per 30 November 2025 menunjukkan realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35%. Angka belanjanya sekitar Rp1.082 triliun, setara 75,43%. Tito berharap capaian ini bisa ditingkatkan, mengingat catatan akhir tahun sebelumnya yang lebih baik. Pada 31 Desember 2024, realisasi pendapatan menyentuh 97,29% dan belanja 91,72%.

"Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi," harapnya.

Dalam rapat itu, Tito juga membeberkan peta capaian daerah, lengkap dengan yang tertinggi dan terendah. Ia memberi apresiasi untuk daerah dengan kinerja memuaskan, sekaligus mengingatkan daerah yang masih tertinggal agar berbenah.

Untuk realisasi pendapatan tertinggi di level provinsi, Bali memimpin, disusul Kalimantan Selatan dan DIY. Di kabupaten, Sumbawa Barat dan Tanah Laut mencatatkan performa terbaik. Sementara di kota, Banjarbaru dan Banjarmasin berada di posisi puncak.

Sayangnya, tidak semua daerah bernasib sama. Riau dan Papua Pegunungan tercatat di posisi terbawah realisasi pendapatan tingkat provinsi. Hal serupa terjadi di sejumlah kabupaten seperti Halmahera Barat dan Aceh Tenggara, serta kota seperti Dumai dan Lubuklinggau.

Kalau melihat realisasi belanja, komposisi daerah teratasnya berbeda. Jawa Barat dan Kepulauan Riau jadi yang terdepan di tingkat provinsi. Untuk tingkat kabupaten, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya mencatat belanja tertinggi. Kota Sukabumi dan Banjar juga menunjukkan performa serupa.

Di sisi lain, Papua Tengah dan Kalimantan Tengah menempati urutan terbawah realisasi belanja provinsi. Beberapa kabupaten seperti Kutai Barat dan Badung, serta kota seperti Subulussalam dan Bandar Lampung, juga perlu mengejar ketertinggalan dalam hal penyerapan anggaran belanja.