Tito Desak Daerah Pacu Anggaran, Realisasi APBD Masih Terseok

Mendagri Minta Daerah Pacu Realisasi APBD Jelang Akhir Tahun

Menjelang tutup buku, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah serius mengejar target anggaran. Dalam rapat evaluasi yang digelar virtual dari Jakarta, Rabu (24/12), Tito menekankan bahwa realisasi belanja daerah bukan sekadar angka administratif. Itu adalah penggerak ekonomi yang nyata.

"Target pendapatan diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kalau ada lebih, ya itu prestasi," ujarnya.

Ia lantas menambahkan, "Belanja juga harus didorong setinggi mungkin."

Menurutnya, belanja pemerintah punya efek berantai yang kuat. Uang yang dikeluarkan akan berputar di masyarakat, mendongkrak daya beli dan konsumsi rumah tangga. Kontribusi konsumsi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita sudah bukan rahasia lagi. Di sisi lain, belanja pemerintah juga bisa jadi stimulus bagi sektor swasta untuk tetap bergerak.

Nah, soal swasta ini juga jadi perhatian serius Tito. Sektor ini, termasuk UMKM di dalamnya, merupakan pilar pendukung pertumbuhan ekonomi di samping belanja pemerintah.

"Daerah yang sektor swastanya hidup, pertumbuhan ekonominya pasti tinggi. Otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut bertambah," tegasnya.

Data per 30 November 2025 menunjukkan realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35%. Angka belanjanya sekitar Rp1.082 triliun, setara 75,43%. Tito berharap capaian ini bisa ditingkatkan, mengingat catatan akhir tahun sebelumnya yang lebih baik. Pada 31 Desember 2024, realisasi pendapatan menyentuh 97,29% dan belanja 91,72%.

"Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi," harapnya.

Dalam rapat itu, Tito juga membeberkan peta capaian daerah, lengkap dengan yang tertinggi dan terendah. Ia memberi apresiasi untuk daerah dengan kinerja memuaskan, sekaligus mengingatkan daerah yang masih tertinggal agar berbenah.

Untuk realisasi pendapatan tertinggi di level provinsi, Bali memimpin, disusul Kalimantan Selatan dan DIY. Di kabupaten, Sumbawa Barat dan Tanah Laut mencatatkan performa terbaik. Sementara di kota, Banjarbaru dan Banjarmasin berada di posisi puncak.

Sayangnya, tidak semua daerah bernasib sama. Riau dan Papua Pegunungan tercatat di posisi terbawah realisasi pendapatan tingkat provinsi. Hal serupa terjadi di sejumlah kabupaten seperti Halmahera Barat dan Aceh Tenggara, serta kota seperti Dumai dan Lubuklinggau.

Kalau melihat realisasi belanja, komposisi daerah teratasnya berbeda. Jawa Barat dan Kepulauan Riau jadi yang terdepan di tingkat provinsi. Untuk tingkat kabupaten, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya mencatat belanja tertinggi. Kota Sukabumi dan Banjar juga menunjukkan performa serupa.

Di sisi lain, Papua Tengah dan Kalimantan Tengah menempati urutan terbawah realisasi belanja provinsi. Beberapa kabupaten seperti Kutai Barat dan Badung, serta kota seperti Subulussalam dan Bandar Lampung, juga perlu mengejar ketertinggalan dalam hal penyerapan anggaran belanja.