Hamas Tolak Tegas Tuntutan AS dan Israel untuk Perlucutan Senjata

MURIANETWORK.COM - Seorang pemimpin senior Hamas, Khaled Meshal, secara tegas menolak tuntutan Amerika Serikat dan Israel untuk melucuti senjata kelompoknya. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi di Doha, menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima intervensi asing dalam pemerintahan Gaza. Penolakan ini muncul di tengah fase kedua gencatan senjata yang dimediasi AS, yang salah satu tujuannya adalah demiliterisasi wilayah tersebut.

Penolakan Tegas Terhadap Perlucutan Senjata

Dalam pidatonya, Khaled Meshal, mantan pemimpin politik Hamas, dengan lantang membela hak perlawanan bersenjata. Ia menegaskan bahwa selama pendudukan Israel atas wilayah Palestina masih berlangsung, maka perlawanan akan tetap ada. Pernyataan ini sekaligus menolak klaim yang mengkriminalisasi aksi kelompoknya.

"Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima," tegas Meshal.

"Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan ... sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa," lanjutnya.

Konteks Perang dan Negosiasi yang Berlarut

Pernyataan keras Meshal ini tidak terlepas dari konteks perang yang dipicu serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sejak itu, Gaza menjadi medan pertempuran sengit. Proposal gencatan senjata fase kedua yang digagas AS memang mencakup rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap, namun disertai dengan syarat demiliterisasi, termasuk perlucutan senjata Hamas. Bagi kelompok bersenjata itu, hal ini merupakan garis merah yang tak bisa ditawar, meski mereka pernah mengisyaratkan kemungkinan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina di masa depan.

Di sisi lain, pejabat Israel memperkirakan kekuatan Hamas di Gaza masih sangat signifikan, dengan sekitar 20.000 pejuang dan puluhan ribu senjata ringan. Kondisi ini membuat proses demiliterisasi menjadi tantangan yang sangat kompleks di lapangan.