Banjir bandang yang menerjang Sibolga tak hanya meninggalkan lumpur dan kerusakan. Bagi warga penyandang disabilitas di sana, dampaknya terasa lebih berat. Menyikapi hal itu, Kementerian Sosial turun tangan dengan memberikan bantuan khusus.
Bantuan itu berupa program ATENSI dan ratusan paket sembako. Total nilainya mencapai Rp 433 juta lebih. Tidak tanggung-tanggung, bantuan fisik yang disalurkan termasuk 13 unit kursi roda dan puluhan kruk untuk alat bantu berjalan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya peran negara dalam situasi seperti ini. Baginya, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan dan pemulihan segera pascabencana.
"Kami memberikan dukungan untuk perlindungan sosial sekaligus rehabilitasi. Data yang lengkap dari lapangan sangat mempermudah penyaluran bantuan ini," ujar Gus Ipul.
Ia juga menyampaikan terima kasihnya. Menurutnya, peran RBM Hephata HKBP Sibolga dalam mendampingi korban, termasuk untuk trauma healing, sangat krusial. Pernyataan itu disampaikannya Minggu lalu, tepat saat ia menyerahkan bantuan secara langsung di kantor RBM Hephata.
Di sisi lain, apresiasi datang dari Komisi Nasional Disabilitas. Jonna Aman Damanik, salah seorang komisioner, menyambut baik langkah Kemensos ini.
"Kami apresiasi Kementerian Sosian dan semua pihak yang terlibat. Intinya, kami ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh penyandang disabilitas, melalui fungsi masing-masing institusi," ungkap Jonna.
Rasa syukur yang sama terpancar dari pihak penerima di lapangan. Risma Siregar, Direktur Panti Karya RBM Hephata, tak menyangka perhatian datang begitu cepat.
"Kami sungguh bersyukur. Bahkan sebelum kami menyampaikan uneg-uneg, Bapak Menteri sudah menjawabnya lewat bantuan ini. Untuk mewujudkan masyarakat inklusif, pemberdayaan harus terus berjalan. Kami, dari pelayanan sosial Kristen, siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk melayani bersama," tutur Risma dengan penuh haru.
Kolaborasi antara pemerintah, komisi nasional, dan organisasi masyarakat inilah yang menjadi kuncinya. Dengan kerja sama erat, harapannya kebutuhan dasar hingga dukungan psikologis bagi penyandang disabilitas korban banjir bisa terpenuhi dengan lebih baik. Pemulihan mereka, tentu saja, butuh waktu dan perhatian berkelanjutan.
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Tersangka Suap Restitusi Pajak
Jaksa Agung Muda Jadi Saksi Ahli di Sidang Ekstradisi Buron Kasus e-KTP di Singapura
Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Salinan 709 Dokumen Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Lubang Kembali Muncul di Jalan Gatot Subroto, Warga Soroti Perbedaan Material Jalan