Pulau Sumatera Bangkit, Pemerintah Pastikan Stok Pangan Aman hingga 2026

Pulau Sumatera perlahan bangkit pascabencana. Nah, soal pemulihan sektor pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memastikan langkah-langkahnya sudah dijalankan dengan cepat. Mereka tak main-main. Di tengah upaya itu, pemerintah juga sudah menetapkan Neraca Komoditas Pangan untuk tahun 2026.

Semua ini dibahas dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di Graha Mandiri, Jakarta, pada Selasa (16/12) lalu. Rapat yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga itu kemudian dirilis keterangan tertulisnya pada Sabtu (20/12/2025).

Intinya, kondisi pangan nasional dipastikan aman. Ambil contoh beras. Produksinya pada 2026 diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton. Angka ini terlihat cukup melegakan, karena kebutuhan nasional kita 'hanya' sekitar 31 juta ton. Jagung pun begitu. Produksinya diprediksi mencapai 18 juta ton, yang katanya sudah mencukupi.

Lalu, bagaimana dengan isu impor beras yang kerap jadi perdebatan?

Terkait kuota beras industri, rapat memutuskan untuk menunda dulu keputusannya. Evaluasi lebih lanjut masih diperlukan. Jadi, untuk tahun 2026, kebijakan impor beras tidak akan diterapkan. Titik.

Namun begitu, rapat kali ini belum membahas semua komoditas. Karena beberapa menteri berhalangan hadir, pembahasan neraca untuk gula, garam, ikan, dan daging sapi industri ditunda. Masalah ini akan dibawa ke rapat koordinasi berikutnya.

Di sisi lain, menyambut Natal dan Tahun Baru, pemerintah meyakinkan publik. Pasokan pangan nasional dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil. Mereka juga mempertahankan harga minyak goreng. Skema Domestic Price Obligation (DPO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat tetap dipatok di angka Rp15.700 per liter.

Pemulihan pascabencana memang masih panjang. Kerusakan yang tercatat cukup signifikan: ada 112 pasar yang rusak. Rinciannya, 65 unit di Aceh, 44 unit di Sumatera Utara, dan 3 unit di Sumatera Barat.

Untuk mengembalikan denyut perdagangan, Kemenko Pangan bersama Kementerian Perdagangan dan PUPR terus bekerja. Upaya perbaikan infrastruktur pasar menjadi prioritas agar distribusi pangan bisa kembali normal.