Politisi Soroti Rentetan OTT Kepala Daerah: Ada yang Salah dengan Ekosistem Pemberantasan Korupsi

"Menurut saya ya memang harus ada evaluasi menyeluruh ini ya," tegasnya.

"Evaluasi menyeluruh tentang sistem pemilihan ya, pejabat-pejabat publik khususnya kepala daerah."

Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Doli menekankan bahwa evaluasi itu harus komprehensif. Dia menyoroti dua hal yang saling berkait kelindan: biaya politik yang membumbung tinggi dan sistem pilkada itu sendiri. Dua masalah klasik ini rencananya akan dibedah dalam revisi Undang-Undang Pilkada.

"Kita harus mengevaluasi secara menyeluruh baik sistem politiknya ya, termasuk sistem pemilihan mereka ya kan yang selama ini dianggap terjadi politik biaya yang tinggi sekali," paparnya.

"Sehingga mereka 'terpaksa' ya untuk ya katakanlah mengkompensasi atau mengganti me-recover biaya-biaya politik yang selama ini mereka keluarkan."

Operasi terhadap Bupati Bekasi sendiri digelar KPK pada Jumat (19/12/2025). Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap seputar sejumlah proyek di wilayah Bekasi.

"Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Iya (terkait suap)," kata Budi di gedung KPK, Kuningan.

Penyelidikan masih berlangsung untuk menguak apakah ada praktik serupa lainnya. Dari operasi tersebut, tim penyidik membawa tujuh orang untuk diperiksa lebih lanjut. Satu di antaranya sang bupati, sementara enam lainnya berasal dari kalangan swasta.