Belakangan ini, operasi tangkap tangan atau OTT seolah jadi berita rutin. Lagi-lagi menyasar kepala daerah. Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga duduk di Komisi II DPR, angkat bicara. Baginya, rentetan kasus ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda ada yang bermasalah dalam ekosistem pemberantasan korupsi.
"Ya menurut saya sih ada yang salah tentang ekosistem pemberantasan korupsi kita gitu ya," ujar Doli, ditemui wartawan pada Sabtu (20/12/2025).
"Karena gini ya, kita lihat ini kan dalam waktu beberapa bulan udah empat kepala daerah nih yang terkena berturut-turut gitu."
Dia tampak tak habis pikir. "Kalau dibilang mereka nggak belajar gitu, kayaknya kan nggak mungkin ya," sambungnya.
Logikanya sederhana. Baru pekan lalu KPK menggaruk Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Tapi bukannya jera, kasus serupa malah menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara. Seolah pelajaran itu tak ada artinya.
"Apa mereka nggak mendapatkan informasi bahwa ada Bupati yang terjerat OTT gitu?" tanya Doli dengan nada heran.
"Ini kan sesuatu yang mengherankan kita juga. Apakah mereka senaif itu gitu? Udah tahu sekarang lagi musim kepala daerah di ini, dia melakukan kegiatan yang bisa terjerat OTT gitu."
Bagi politisi senior ini, persoalannya melampaui sekadar penindakan. Upaya pencegahan, rupanya, masih jauh dari efektif. Meski berbagai edukasi tentang pemerintahan bersih terus digaungkan, nyatanya pejabat publik tetap saja mudah terperosok. Situasi ini, menurut Doli, mendesak untuk dikaji ulang secara serius.
Artikel Terkait
AS Balas Dendam di Suriah, Hujani 70 Target ISIS Usai Serangan Mematikan di Palmyra
Angin Kencang dan Hujan Deras Rusakkan Belasan Rumah di Desa Sirnagalih
Denpasar Ganti Kembang Api dengan Gamelan untuk Sambut 2026
Megawati Tegaskan Tugas BAGUNA: Turun Langsung dan Buka Dapur Umum