Khofifah juga menyoroti dampak yang lebih luas. Kendaraan bermuatan berlebih itu bisa merusak jalan yang seharusnya bertahan puluhan tahun dalam hitungan singkat. Ujung-ujungnya, anggaran untuk perbaikan membengkak dan distribusi logistik seperti beras, LPG, atau pupuk bisa terganggu.
“Keselamatan pengguna jalan nomor satu,” tegasnya. “Tapi kebijakan ini juga penting untuk menjaga kualitas jalan, dari tingkat kabupaten sampai nasional.”
Tak lupa, dia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kemenperin yang membawahi karoseri. Para pelaku angkutan barang, dalam pandangannya, adalah mitra strategis pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, aksi nyata langsung diperlihatkan. BPTD Kelas II Jawa Timur melakukan normalisasi terhadap 26 kendaraan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur dan ini dilakukan secara sukarela. Langkah ini dianggap sebagai contoh bagus transformasi melalui kolaborasi, bukan sekadar tindakan represif.
Dukungan juga datang dari korporasi. PT Jasa Raharja memfasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai bagian dari pencegahan kecelakaan. Sementara PT Jasa Marga berperan aktif mendukung penanganan over dimension di ruas tol yang mereka kelola.
Semuanya bergerak. Target 2027 memang masih di depan mata, tapi setidaknya, langkah awal sudah dimulai dari Timur.
Artikel Terkait
Ade Rezki Pratama Soroti Keterbatasan ICU dan Fasilitas Darurat di Padang Pariaman
PDIP Bantah Hadiri Pertemuan dengan Presiden: Kami Bukan Oposisi, Tapi Penyeimbang
Remaja Sukoharjo Nyaris Tewas Usai Dibongkarnya Paket Belanja Online
AS Bersiap Merebut Greenland, Bom Waktu Geopolitik di Kutub Utara